MAKASSAR, BKM — Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menilai, perencanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan tak terlalu memperhatikan mitigasi bencana.
Hal ini diungkapkan saat melakukan kunjungan ke Makassar dalam acara rapat koordinasi dan workshop kehumasan, Rabu (31/10). Menurutnya, mitigasi bencana sangat penting terlebih untuk daerah yang rawan.
“Sulsel ini daerah rawan bencana, mulai banjir dan longsor. Soal gempa bumi dan tsunami, memang Sulsel tidak terlalu banyak dilalui sesar, tapi potensi itu tetap ada,” katanya.
Di Makassar misalnya, berdasarkan pengamatan Sutopo banyak daerah rawa yang ditimbung untuk dijadikan kawasan industri dan pemukiman. Hal ini sangat riskan menimbulkan likuifaksi.
“Harusnya Pemda Sulsel belajar dari pengalaman bencana di Sulawesi Tengah. Daerah Petobo dan Balaroa di Palu itu sebelumnya rawa kemudian ditimbung, akibatnya saat gempa bumi timbul likuifaksi,” jelasnya.
Sutopo berharap masalah mitigasi bencana menjadi perhatian pemda. Terutama saat memberikan izin kepada investor atau pengusaha. Dengan pengalaman Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah di Jepang, diharapkan bisa mengaplikasikan teknologi dan kebijakan yang ada di sana ke Sulsel.
Sutopo juga meminta 1 persen dari APBD daerah dialokasikan untuk kegiatan mitigasi bencana. Anggaran tak terduga untuk mengantisipasi bencana yang mungkin terjadi juga diminta disiapkan dalam APBD.
“Jangan kayak di Sulteng, anggaran tak terduga yang ada hanya Rp350 juta. Ini sangat minim untuk bencana yang terjadi. Kalau anggaran mitigasi ini bukan hanya untuk penanganan tapi juga masalah edukasi,” ungkapnya.
Sebelum memberikan materi dalam acara Perhumas, Sutopo menyempatkan waktu mengunjungi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) di kantor BPBD Sulsel. Dirinya mengakui peralatan dan sistem yang ada di sana sudah sangat lengkap.
Kepala BPBD Sulsel, Syamsibar mengakui kendala SDM yang minim masih menghambat pengoperasian Pusdalops yang merupakan bantuan dari Pemerintah Australia. Untuk itu, pelatihan aparat pengelola akan menjadi fokus tahun depan.
“Pak Sutopo siap membantu kami melakukan pelatihan petugas Pusdalops, apalagi sarana ini ada berkat kerja beliau juga. Kami siap mendukung rencana tersebut,” ungkapnya.
Terkait dana tanggap darurat, Syamsibar menjelaskan Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah telah memasukkan usulan Rp100 miliar untuk anggaran tersebut. Tak hanya itu, Pemprov juga akan membentuk brigade siaga bencana yang terdiri dari BPBD, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. (rhm)
Sulsel Harus Belajar dari Gempa Palu

Setelah meletus dengan mengeluarkan semburan debu dan asap, gunung Barujari masih ditetapkan berstatus waspada dua.