2019, Pusat Alokasikan DAK Rp2,8 T

MAKASSAR, BKM– Pemerintah Provinsi Sulsel telah mengantongi rincian anggaran yang diberikan pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2019 mendatang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2,8 triliun.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jufri Rahman mengatakan DAK yang diberikan terbagi atas DAK Fisik sebesar Rp35 miliar dan DAK nonfisik mencapai Rp2,3triliun.
Jufri mengemukakan, pihaknya masih menunggu rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membicarakan hal ini.
Jufri merinci untuk DAK fisik Rp355 miliar ini terbagi atas DAK fisik reguler dan penugasan. Kata dia, ini masuk di anggaran dinas kesehatan, dinas bina marga, dinas PSDA, dinas perumahan dan beberapa dinas teknis lainnya.
“Itu sudah tidak berubah. Dan melekat anggarannya di masing-masing dinas. Seperti fisik reguler Dinkes. DAK fisik penugasan di Bina Marga, PSDA dan sebagainya,” bebernya.
Sementara untuk DAK nonfisik Rp2,3 triliun, kata dia paling besar itu dana bantuan operasional sekolah (BOS). Nilainya mencapai Rp1,8 triliun. Ada dalam bentuk dana hibah BOS Ke SD dan SMP dan bentuk belanja langsung Disdik. Belanja langsung ini ke SMA/SMK yang menjadi wewenang Pemprov.
Kemudian belanja tidak langsung Disdik seperti tunjangan profesi guru Rp544 miliar, tambahan penghasilan guru Rp7 miliar, Belanja langsung operasional kesehatan Rp4 miliar.
Lalu, bantuan untuk penyelenggaraan museum dan taman budaya Rp3,9 miliar, dana peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM Rp5 miliar, dan dinas pelayanan administrasi kependudukan (Dukcapil) Rp1,6 miliar. “Itu semua masuk dalam DAK nonfisik,” tuturnya.
Khusus untuk Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan Rp28 miliar. Naik sekitar Rp12 miliar dari tahun sebelumnya. Kata Jufri, itu dibagi kedalam tiga bidang yakni pelayanan dasar publik bidang kesehatan Rp10 miliar, bidang infrastruktur Rp9 miliar dan inovasi pelayanan publik juga Rp9 miliar.
Termasuk untuk dana hibah ada kenaikan sekitar Rp21 miliar. Hibah tersebut untuk hibah Pemilu dan rumah ibadah.
Sementara untuk dana bagi hasil (DBH) ada pemotongan sekira Rp42 miliar. Pemotongan itu untuk menutupi defisit Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Sementara itu, pembahasan rencana APBD 2019 baru akan dibahas mulai pekan depan.
Secara umum, belanja modal tahun depan menurun. Porsinya hanya 30 persen. Kata Jufri, gambaran postur APBD 2019 masih berfokus ke infrastruktur, misalkan jalan dan jembatan. “Anggarannya mencapai Rp1 triliun kita siapkan khusus untuk fisik,” tandasnya.
Ketua Tim Banggar DPRD Sulsel Fachruddin Rangga mengatakan, pembahasan rancangan APBD 2019 masih berjalan. Masih dalam tahap KUA-PPAS. “Kemarin ada revisi. Kita bahas secepatnya,” tukasnya. (rhm)