MAKASSAR, BKM–Untuk mempercepat penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur seperti jalan dan drainase tahun 2019 mendatang, Wali Kota Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menyetujui pemangkasan anggaran di sejumlah program.
Pemangkasan sejumlah anggaran seperti anggaran sosialisasi SKPD tahun 2019 yang tinggal Rp69 miliar, dari sebelumnya 169 miliar tahun 2018, dikarenakan masih tingginya jumlah usulan di Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) di 15 kecamatan.
Bahkan usulan sebanyak 3.349 tersebut masih didominasi usulan infrastruktur.
Selain anggaran sosialisasi yang dipangkas, ada dua program yang anggarannya juga dipangkas seperti pengadaan alat tulis kantor (ATK) tahun 2019 yang tinggal Rp40 miliar dari anggaran sebelumnya Rp63 miliar di tahun 2018, serta anggaran perjalanan dinas tahun 2019 yang tinggal Rp60 miliar dari anggaran sebelumnya Rp80 miliar di tahun 2018.
Adapun usulan pengerjaan infrastruktur di musrenbang setiap kecamatan, Kecamatan Wajo sebanyak 156 usulan, Kecamatan Ujung Tanah 167 usulan, Kecamatan Ujung Pandang 137 usulan, Kecamatan Tamalate 370 usulan, Kecamatan Tamalanrea 158, Kecamatan Tallo 347, Kecamatan Rappocini 249, Kecamatan Panakkukang 253. Termasuk Kecamatan Mariso 260, Kecamatan Manggala 238, Kecamatan Mamajang 238, Kecamatan Makassar 209, Kecamatan Sangkarrang 32, Kecamatan Bontoala 273 serta Kecamatan Biringkaya sebanyak 262 usulan.
Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menegaskan, bahwa apa yang menjadi usulan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar terkait pemangkasan anggaran beberapa program, ia setujui.
Danny sapaan akrabnya mengatakan, pemangkasan tersebut dialihkan ke pengerjaan infrastruktur yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat Kota Makassar.
“Anggaran yang dipangkas akan dialihkan ke pengerjaan infrastruktur seperti anggaran sosialisasi. Anggarannya yang mencapai Rp164 miliar menjadi Rp64 miliar atau dipangkas Rp100 miliar,” ujarnya.
Semuanya itu, dialihkan ke infrastruktur, karena banyak keluhan warga terkait infrastruktur karena jalan sangat dirasakan oleh masyarakat.
Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Khadijah Iriani mengungkapkan, untuk Musrenbang sendiri memang masih didominasi oleh usulan fisik. Padahal, kata Iriani, Musrenbang tak hanya dari segi infrastruktur, namun, peningkatan Sumber Daya Manusia pun juga perlu.
“Masyarakat selalu menganggap kalau pembangunan itu harus infrastruktur, padahal bukan cuma itu. Harus dilihat bagaimana SDM ditingkatkan. Bagaimana mau bagus kalau SDM nya tidak bekerja dengan baik,” ungkapnya.
Selain itu, diterimanya usulan Musrenbang juga memprioritaskan usulan program yang belum diterima, selain itu, perlu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Banyak juga beranggapan untuk apa ikut Musrenbang ujung-ujungnya tidak diterima. Musrenbang, kan pakai APBD Kota, jadi harus sesuai dengan RPJMD kita,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Makassar, Anwar mengakui ada beberapa program sosialisasi yang memang sama dari tahun ke tahun, namun dengan peserta yang berbeda.
“Kita juga lihat secara spesifik. Dinas Koperasi mislnya ada banyak UKM yang diberikan pelatihan. Tidak mungkin dalam setahun bisa dikasih pelatihan semua,” ujarnya.
Belum lagi pengadaan komputer yang disoroti. Menurutnya pengadaan komputer yang diajukan untuk staf yang berbeda tiap tahunnya.“Kita berikan pengadaan komputer, karena tiap staf beda-beda tugasnya,” terangnya.
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga, Sekretariat Daerah Kota Makassar, Fajrin Hamid Pagarra mengungkapkan, beberapa anggaran termasuk Alat Tulis Kantor dan Makan Minum tahun 2019 kini dikurangi. Beberapa hal, kata dia, tak terlalu urgent. Anggaran Rumah Tangga dari sebelumnya Rp65 miliar kini menjadi Rp60 miliar.
“Itu sudah masuk ATK, Listrik, gaji pegawai kontrak sekretariat. Kita press lagi Termasuk sewa peralatan kita kurangi, biaya rental mobil, sewa kursi,” kata Fajrin.(nug/war/b)