Site icon Berita Kota Makassar

NA Tolak Anggaran Stadion Barombong di APBD

MAKASSAR, BKM– Nasib Stadion Barombong semakin terkatung-katung. Sebelumnya, anggaran pengerjaan stadion ini disetop dulu dengan alasan sementa diaudit. Ternyata, untuk kelanjutannya di tahun depan, kecil kemungkinan bakal dianggarkan di APBD 2019.
Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah secara tegas menolak pengusulannya.
Padahal dalam beberapa rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulsel masalah anggaran stadion berkapasitas 45 ribu ini menjadi sorotan. Beberapa anggota Banggar kukuh memasukkan ke APBD 2019.
“Itukan tidak bisa, yang melaksanakan kan bukan mereka, bukan DPRD. Jadi kalau saya bahasanya diperbaiki, bilang saja tolong bersabar sampai selesai audit dan sudah ada angka yang pas. Berapa kebutuhan Barombong, baru kita siapkan,” kata Nurdin saat ditemui di Hotel Four Points By Sheraton, Rabu (14/11).
Nurdin menyebutkan proses audit ini dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jika audit ini selesai, pihaknya baru akan mengusulkan di APBD Perubahan 2019 atau APBD Pokok 2020.
“Kita coba menghitung berapa total kebutuhan sampai tuntas. Jangan sampai dikasih Rp100 miliar tidak selesai lagi. Kedua akses ke sana masih sempit dan tempat parkir belum jelas, kalau saya ini harus dibuat lebih besar,” jelasnya.
Mantan Bupati Bantaeng ini menambahkan pihaknya akan menyempurnakan desain Stadion Barombong secara keseluruhan. Termasuk akses dan fasilitas pendukung lainnya, sehingga bisa dianggarkan secara keseluruhan.
Sebelumnya, anggota Banggar DPRD Sulsel, Kadir Halid kukuh memasukkan anggaran Barombong di APBD 2019. Minimal untuk penyelesaian lapangan yang butuh sekitar Rp7 miliar.
“Saya mau Barombong masuk penganggaran juga. Saya tidak mau stadion yang jadi harapan kita semua ini jadi besi tua. Minimal kalau lapangan selsaai itu sudah bisa dipakai,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk penyelesaian Stadion Barombong secara keseluruhan masih butuh sekitar Rp235 miliar. Selama ini biaya pembangunan bersumber dari APBD dan APBN. (rhm)

Exit mobile version