UNTUK menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kini teramat sulit. Rangkaian tes yang dijalani telah menggugurkan begitu banyak pendaftar. Bahkan hanya sebagian kecil di antaranya dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya.
Di Kabupaten Enrekang misalnya. Dari sekitar 3.900 peserta yang mengikuti seleksi pekan lalu, hanya 34 peserta yang mampu mencapai target passing grade yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sementara jatah formasi CPNS yang akan diterima di daerah ini sebanyak 256 orang. Untuk menutupi jumlah kuota tersebut, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) setempat akan menyurat ke BKN dan Menpan-RB, agar passing grade tes SKD CPNS diturunkan. Sebab standar yang ada dianggap terlalu tinggi, sehingga banyak pelamar di Bumi Massenrempulu gagal mencapainya.
”Selain passing grade yang kita minta untuk diturunkan, juga diharapkan dilakukan perangkingan nilai untuk memenuhi jumlah kuota yang dibutuhkan di Enrekang,” ujar Kepala BKDD Enrekang Haidar, Rabu (14/11).
Harapan yang sama datang dari sejumlah peserta tes CPNS. ”Kalau bisa ada kebijakan dari pemerintah pusat agar nilai passing grade diturunkan. Karena standarnya terlalu tinggi,” pinta Suharmono, salah seorang peserta seleksi.
Di Luwu 35 Orang
Kondisi yang tak jauh berbeda terjadi di Luwu dan Kota Palopo. Untuk Kabupaten Luwu, formasi CPNS yang tersedia sebanyak 145 untuk K2 dan 105 bagi umum. Namun, dari 3.109 peserta yang mengikuti seleksi baru-baru ini, hanya 35 orang yang memenuhi passing grade.
“Jadi hanya 35 yang memenuhi standar passing grade. Sembilan pada formasi K2, yakni delapan guru dan satu tenaga kesehatan. Sementara untuk pelamar umum 26 orang. Untk rinciannya masih sementara kami periksa,” ujar Kepala BKPSDM Luwu H Sulaiman, Rabu (14/11).
Dijelaskan H Sulaiman, bahwa 35 orang yang memenuhi passing grade pada Tes Kompetensi Dasar (TKD) inilah yang berhak mendapat tiket untuk maju pada tahap selanjutnya, yakni Tes Kompetensi Bidang (TKB).
Namun demikian, BKPSDN Luwu hingga saat ini masih bertanya-tanya ke BKN dan Menpan terkait formasi yang masih tersisa. “Kami mendengar kabar jika BKN dan MenPAN akan menurunkan passing grade, sehingga yang akan lulus TKD jumlahnya memenuhi atau dua kali lipat dari kuota CPNS yang akan diterima pada setiap daerah,” imbuhnya.
Hanya saja, Sulaiman menyampaikan ini masih sebatas wacana. Hingga saat ini pihaknya belum menerima kepastian dari pemerintah pusat, termasuk teknis dan jadwal pelaksanaan TKD selanjutnya.
Salah seorang pelamar CPNS di Luwu yang namanya lulus atau memenuhi passing grade, menegaskan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, BKN dan Menpan jika harus menurunkan standar nilai kelulusan untuk tes TKD yang telah usai.
“Kalau begitu, berarti ini bukan lagi tes murni. Hasilnya tidak murni karena ada campur tangan pemerintah. Sebaiknya pemerintah menunggu hasil tes 35 orang yang memenuhi standar passing grade pada tes TKB, baru kemudian mengikutkan yang tidak lulus dalam TKD kemarin,” ujar salah seorang peserta yang tidak ingin namanya dikorankan.
Menurutnya, yang lulus pada TKD di seluruh daerah di Indonesia itulah yang lulus murni, karena benar-benar mengikuti tes tanpa bantuan apapun. Sehingga pemerintah mestinya melanjutkan rencana awal. ”Jika ada ada kuota yang kosong setelah penentuan kelulusan CPNS tahun 2018, barulah pemerintah membuka kembali penerimaan selanjutnya untuk mengisi kekosongan yang ada,” cetusnya.
Sementara di Kota Palopo, dari 1.302 yang mengikuti seleksi CPNS, hanya 25 orang yang dinyatakan lulus atau memenuhi passing grade. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dayaanusia (BKPSDM) Palopo Dachri Saleng, menyampaikan bahwa hasil ini baginya sangat mengecewakan. Palopo sendiri mendapat jatah 21 untuk jalur K2 dan 105 jalur umum.
“Melihat hasil tes TKD kemarin, terus terang sangat mengecewakan. Hanya 25 yang memenuhi passing grade. Sementara kita punya kuota CPNS tahun ini 21 untuk K2 dan 105 pelamar umum,” ujarnya.
Di Barru Hanya 17 Lolos
Untuk Kabupaten Barru, seleksi CPNS berlangsung 14-15 November, bertempat di BKN Kantor Regional IV Makassar. Sebanyak 1.842 mengikuti tes, dari yang semestinya 1.910 orang.
Dari hasil seleksi selama dua hari itu, ternyata yang memenuhi passing grade dan dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya hanya 17 orang. Sementara 68 orang tidak mengikuti tes.
Pada hari pertama tes, berlangsung dalam tiga sesi, yakni sesi tiga, empat dan lima. Saat tes sesi ketiga, sebanyak tiga peserta dinyatakan lolos. Kemudian sesi empat hanya satu orang yang lolos. Sesi lima ada empat yang lolos.
Sementara di hari kedua berlangsung dalam dua sesi. Sesi pertama ada tiga orang yang lolos. Sedang pada sesi dua hanya satu orang yang dinyatakan lulus seleksi. Sehingga total jumlah yang lulus tes selama dua hari seleksi hanyalah 17 orang.
Hal ini diakui Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Barru Rahmatiah ketika dihubungi, kemarin. Berdasarkan hasil seleksi di hari pertama tes CPNS Barru, kata dia, jumlah yang lulus hanya 13 orang. Kemudian tes hari kedua ada empat yang lolos.
“Jadi, dari 1.842 peserta tes, hanya 17 yang dinyatakan lulus. Berdasarkan capaian passing grade umum 298, maka ke 17 orang itulah yang berhasil mencapai passing grade yang telah ditetapkan, ” terang Rahmatiah
Ditambahkan Rahmatiah, pada tes hari kedua, ada 42 peserta yang tidak ikut. Sehingga yang hadir hanya 463.
Sedangkan pada sesi dua sebanyak 37 yang tidak hadir tes sesi pertama, dan lima tidak hadir di sesi kedua.
12 yang Lulus di Tator
Di Tana Toraja, hanya 12 orang yang dinyatakan mencapai standar passing grade. Padahal, peserta tes di kabupaten ini berjumlah 1.284 orang.
Ketua Panitia Seleksi Semuel Tande Bura, mengatakan bahwa sebenarnya jumlah pendaftar CPNS yang lolos seleksi berkas 1.361 orang. Hanya saja, saat tes hanya 1.284 orang yang ikut. 77 orang tidak ikut tanpa alasan jelas.
Tahun ini, Pemkab Tator mendapatkan kuota CPNS sebanyak 128. Terdiri dari formasi disabilitas, guru umum, dokter spesialis ahli, dokter spesialis anak, dokter umum, tenaga teknis tata bangunan perumahan, auditor ahli pratama, dan pekerja sosial.
”Dengan belum terpenuhinya kuota CPNS ini, kita berharap pemerintah pusat bisa mengambil kebijakan,” ujar Semuel. (wan-udi-gus/rus/c)