Gaduh di Rapat Banggar

MAKASSAR, BKM — Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel yang berlangsung Selasa (27/11), berjalan alot dan tegang. Kegaduhan juga mewarnai.
Sesekali, antara Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saling memberikan keyakinan terkait program yang dinilai prioritas, maupun yang bukan prioritas.
Hingga berita ini dibuat tadi malam, perdebatan panjang terjadi seputar usulan program yang dinilai dewan bukanlah sesuatu yang mendesak.
Koordinator Banggar Ni’matullah Erbe sesekali keluar merokok akibat alotnya pembahasan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel Tautoto Tana Ranggina juga tampak ngotot untuk mengegolkan usulan anggaran yang diajukan pihak TAPD.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Ashari Fakhsirie Radjamilo, terlihat menghubungi salah satu anggota dewan. Ia meminta agar dewan dapat kooperatif dalam pembahasan RAPBD TA 2019.
Ni’matullah yang coba dikonfirmasi tadi malam, mengaku belum bisa memberika keterangan lebih rinci. ”Nanti setelah rapat banggar kita beri keterangan,” tulis Wakil Ketua DPRD Sulsel dari Partai Demokrat ini melalui pesan WhatsApp.
Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amran Aminullah, menegaskan agar pihak pemprov tidak memaksakan anggaran yang tidak begitu dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, banyak anggaran yang sangat dibutuhkan masyarakat di daerah, seperti akses jalan, irigasi, dan semacamnya.
“Kalau anggaran dipaksakan, maka sistem pemerintahan akan timpang,” tandas Amran.
Anggota Banggar yang juga Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel M Rajab, mempersoalkan pemotongan anggaran untuk guru honorer.
Jika dilakukan pemotongan, maka nasib ribuan guru honorer SMA, SMK dan SLB di Sulsel akan terancam.
Untuk itu, M Rajab secara tegas mengatakaan pihaknya di dewan menolak kebijakan tersebut. Dia akan berjuang agar anggaran untuk insentif guru honorer tetap dialokasikan.
“Yang jelas, DPRD Sulsel, terkhusus komisi E tetap akan memperjuangkan penganggaran insentif guru bantu SMA, SMK, dan SLB. Jumlah mereka kurang lebih 4.000 orang,” kata Rajab di DPRD Sulsel, Selasa (27/11).
Juru bicara DPW Nasdem Sulsel itu menilai, kebijakan pemprov yang memangkas insentif guru honorer tak rasional. Di mana, kata dia, dengan jumlah fantastis akan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah tempat guru honorer mengabdi.
“Artinya, ini terkait dengan pelayanan pendidikan kita di Sulsel yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi di tingkat SMA, SMK dan SLB. Karena terkait hak bagi guru bantu yang selama ini sudah mengabdikan diri. Kalau mogok, proses belajar mengajar terganggu,” tandas Rajab.
Secara umum, menurut Rajab, pembahasan komisi E bersama mitra kerjanya tidak berjalan sesuai bagian. Sejumlah kendala ditemui, disebabkan antara lain sebagian besar RKAnya terlambat dimasukkan.
Dalam draf, lanjut dia, Dinas Pendidikan Sulsel pada belanja langsung tahun 2018 mendapatkan anggaran sebesar Rp608.378.880.000. Sementara anggaran belanja tahun 2019 belanja langsung sebesar Rp517.525.677.424.
“Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 90.853.202.576,” bebernya.
Rajab menirukan ucapan pihak Pemprov Sulsel. Pengurangan alokasi anggaran belanja langsung ini diakibatkan sejumlah kegiatan penting tidak baku diakomodir dalam APBD Dinas Pendidikan tahun 2019. “Di draf, insentif guru bantu SMA, SMK dan SLB 4.000 orang x 24 jam x 40 minggu x Rp10.000. Totalnya Rp38.400.000.000,” rinci Rajab. (rif)