MAKASSAR, BKM — Pembahasan draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 harus dikebut dan dituntaskan sebelum melewati batas deadline, 30 November. Masih ada tersisa dua hari untuk merampungkan pembahasan.
Pemprov dan DPRD Sulsel harus mengebut pembahasan RAPBD 2019. Jumat (30/11), anggaran untuk tahun depan sudah harus disahkan.
Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulsel Jufri Rahman mengaku pembahasan memang perlu digenjot. Masih ada beberapa OPD yang belum dibahas anggarannya di Banggar karena masalah teknis. Pengesahan akan tetap dilakukan tanggal 30 November.
“Ini kan tidak boleh lewat bulan ini. Insya Allah bisa disahkan hari Jumat, kita bahas siang-malam,” kata Jufri, kemarin.
Kendala teknis yang dimaksud adalah, ada beberapa OPD yang mengeluhkan anggarannya menurun drastis. Dewan minta agar TAPD bisa mengevaluasi ulang. Makanya, pembahasan ulang dilakukan. Ada juga usulan dari dewan terkait program infrastruktur, namun belum masuk di Rancangan Kerja Anggaran (RKA).
Misalkan, di Dinas Pendidikan. Insentif guru honorer sebelumnya dihilangkan karena Gubernur menginginkan agar postur anggaran infrastruktur bisa mencapai Rp1 triliun dan belanja modal naik 30 persen. Untuk mengefisienkan anggaran di belanja tidak langsung, Pemprov pun menghapus insentif honorer.
Namun, Banggar meminta agar tetap diakomodir. Makanya, Pemprov harus melakukan penghitungan ulang dan menyepakati insentif honorer akan dianggarkan dengan syarat pengurangan Rp2.500 per jam.
“Jika selama ini Rp10 ribu, kita kurangi Rp2.500. Jadi nanti dibayarnya hanya Rp7.500 per jam. Ini juga perlu dipahami bahwa anggaran kita kurang sekali,” tambahnya.
Jufri meminta maaf kepada semua OPD yang anggarannya tak sesuai dengan harapan. Semua OPD non teknis, kata Jufri mengalami penurunan.
Pasalnya, anggaran tahun depan difokuskan ke infrastruktur. Itu untuk mengakomodir program andalan Gubernur, Nurdin Abdullah. Seperti Rumah Sakit, pembangunan jalan dan rest area.
“Ini sudah konsekuensi. Anggaran kita prioritaskan ke program Gubernur. Bayangkan, anggaran sekitar Rp3 triliun dibagi ke 59 OPD,” tuturnya.(rhm)
Tersisa Sehari, Pembahasan RAPBD Terus Dikebut
