Pemprov ingin Bangun Bank Sampah Induk

MAKASSAR, BKM — Sampah plastik menjadi salah satu persoalan lingkungan. Terlebih jenis sampah ini butuh sampai ratusan tahun untuk terurai kembali.
Pemerintah menjadi ujung tombak penanganan sampah plastik, di mana kewenangan ada di kabupaten-kota. Saat ini beberapa daerah telah memiliki bank sampah sebagai bentuk pengelolaan sampah plastik.
Sulawesi Selatan menjadi daerah terbanyak memiliki bank sampahnya, sekitar 1.700 unit. Bank sampah merupakan sistem pengumpulan sampah plastik yang bernilai ekonomi.
Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Sulsel, Andi Hasdullah mengatakan dengan adanya bank sampah, sampah plastik bisa diurai. Selain itu, sampah plastik yang selama ini menjadi persoalan bisa mendatangkan keuntungan.
“Sebenarnya kita ingin membangun bank sampah induk, yang bisa dipakai seluruh kabupaten-kota. Saat ini baru di Makassar yang sudah ada,” katanya, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (30/11).
Tak hanya itu, Pemprov berharap ada pengelolaan sampah menjadi biji plastik yang bisa dimanfaatkan oleh kabupaten-kota. Sehingga sampah plastik yang terkumpul visa segera diurai menjadi biji plastik.
Di Makassar, kata Hasbi masih membutuhkan tempat pembuangan sampah. Sebab, masih ada beberapa pemukiman yang belum memiliki tempat pembuangan sampah. Akibatnya, warga memilih membuang sampah ke saluran air.
“Harusnya dihitung jumlah perbandingan penduduk dan bak sampah. Untungnya, Lantamal VI (TNI AL) ikut menangani sampah yang ada di kanal atau saluran air. Mereka memasang jaring untuk mencegah sampah plastik masuk ke laut,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat, kita akan lakukan Forum Grup Diskusi (FGD) terkait penanganan sampah plastik. DPLH Sulsel akan mengundang seluruh kabupaten-kota dan Asosiasi Pengelola Sampah Indonesia (APSI). (rhm)