MAKASSAR, BKM — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Selatan tak lagi mengelola anggaran. Dana hibah yang biasanya dikucur pemprov, tak lagi dialokasikan di tahuin 2019. Usulan agar lembaga ini dibubarkan, mulai mencuat.
Adalah Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Sulsel Adi Rasyid Ali yang melontarkan hal itu. Politisi Paryai Demokrat Makassar ini menilai, KONI yang lebih pas menangani dana hibah untuk pembinaan olahraga di Sulsel.
Wakil Ketua DPRD Makassar ini menilai, penanganan anggaran itu harus fokus.Tidak boleh tumpang tindih satu dengan lainnya.
“Jadi memang sebaiknya pengelolaan anggaran itu di KONI saja agar fokus. Sehingga tidak tumpang tindih, dan semua sudah ada aturannya,” tegas ARA, kemarin.
Dengan alasan itu, Pertina Sulsel ingin mempertahankan agar KONI tetap yang mengurusi dana pembinaan olahraga. “Sebenarnya sekarang KONI sudah bagus. Harus diisi dengan orang yang kapabel dan punya semangat untuk kemajuan olahraga,” tandasnya.
Jika memang dana pembinaan olahraga dialihkan ke Dispora, menurut ARA, maka KONI dibubarkan saja. Hal itu katrena tugas, fungsi serta kewenangannya sudah dialihkan.
“Kalau memang tetap Dispora yang kelola anggaran pembinaan olahraga, sekalian bubarkan saja KONI. Biar jelas dan fokus,” imbuhnya.
Di bagian lain penjelasannya, ARA mencoba memberi masukan untuk KONI ke depan. Organisasi ini harus dihuni oleh orang-orang yang lebih profesional. Bukan terkesan menjadi tempat penampungan orang-orang tertentu di bawah kepemimpinan Ellong Tjandra.
ARA membantah jika hingga saat ini laporan pertanggungjawabakn KONI belum ada. ”Setahu saya LPj ada itu. Coba cek lagi. Biasanya cabor-cabor yang terlambat melaporkan penggunaan anggarannya. Kalau laporan cabor sudah ada, maka KONI pasti ada juga,” terangnya.
Tampaknya, pengda cabor terbelah menyikapi keputusan pengalihan tersebut. Ketua Pengda Federasi Olahraga Petangque Indonesia (FOPI) Sulawesi Selatan Fachruddin Rangga, menyatakan persetujuannya bila dana hibah untuk pembinaan olahraga tidak lagi ditangani secara langsung oleh KONI Sulsel.
Legislator Partai Golkar ini mendukung sepenuhnya agar dana tersebut dikelola Dispora Sulsel. Sehingga lebih jelas dan terbuka.
“Saya sangat setuju kalau dikelola Dispora. Karena selama ini dana pembinaan pengda cabang olahraga lewat hibah KONI tidak jelas. Diharapkan jika pengelolaannya di Dispora, maka dana tersebut bisa lebih jelas dan maksimal,” ujar Fachruddin Rangga yang juga Ketua Badan Anggaran DPRD Sulsel, kemarin.
Hal senada dilontarkan Ketua Pengda Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Provinsi Sulawesi Selatan Hoist Bachtiar. Ia menilai, ada plus minus jika kewenangan KONI dikurangi terkait pengelolaan anggaran pembinaan keolaragaan.
“Bisa dicoba melalui Dispora. Kalau dinas sebagai pelaksana, maka lebih mudah bagi kepala daerah ikut campur membenahi,” ujar legislator Partai Golkar Sulsel ini.
Ketua Pengda Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Sulsel HA Kadir Halid, mengapresiasi jika pembinaan dana olahraga tidak lagi ditangani oleh KONI. Melainkan oleh Dispora Sulsel.
Kadir yang juga Ketua Komisi E DPRD Sulsel yang menjadi mitra kerja Dinas Pemuda dan Olahraga serta KONI Sulsel, pernah kecewa lantaran KONI lamban melaporan penggunaan anggaran PON.
“Saya memang setuju agar dikelola Dispora. Memang saya yang usulkan itu,” beber Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel ini. (ita/rus)
ARA: Bubarkan Saja KONI
