MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota (Pemkot) Makasssar terus berupaya merealisasikan kawasan kota tanpa kumuh (kotaku). Pemkot saat ini fokus pada pengurangan kawasan kumuh yang luasnya mencapai 740 hektar. Adanya program dari berbagai pihak luar tentu mampu sedikit membantu mengatasi kawasan kumuh tersebut.
Pada tahun 2017, pemerintah sudah meminimalisir kawasan kumuh sekitar 223 Hektar (Ha).
Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Imbang Muryanto menyebutkan, program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari World Bank mampu menyelesaikan 30 persen dari luas 740 hektar Kawasan Kumuh di Makassar.
“Luas kawasan kumuh di Kota Makassar sebesar 740 hektar dan program Kotaku mampu menyelesaikan sekitar 30 persen kawasan kumuh, program ini dari World Bank,” katanya.
Imbang mengatakan, selain program Kotaku dari World Bank, Makassar kembali akan digandeng dari Asia Development Bank (ADB) dengan program Slum Improvement Settlement Human Alleviation (SISHA) untuk mengentaskan kawasan kumuh di Kota Makassar.
Menurut Imbang, program SISHA sedikit berbeda dengan program Kotaku, walaupun sampai saat ini masih dalam proses penjejakan dan rencananya akan direalisasikan 2020 mendatang.
“Kalau program SISHA ini lebih komprehensif dalam menangani Kawasan Kumuh di Kota Makassar yakni kawasan kumuh yang belum ditangani oleh program Kotaku,” ujarnya.
Untuk kawasan yang akan dilakukan pembenahan dari SISHA, kata Imbang sudah ada arahan dan petunjuk dari Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, yakni kawasan kepulauan seperti Pulau Laelae.
“Walaupun sudah ada petunjuk dari pak wali tapi kita juga harus mengikuti arahan dari pusat, dan ini harus sesuai karakter dari pusat dalam menangani kawasan kumuh di Kota Makassar,” imbuhnya.
Hal ini dilakukan karena dikatakan Imbang, sudah tertuang dalam Rancangan Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN). Bahwa kota-kota di Indonesia harus bebas dari kawasan kumuh.
“Makassar masuk dalam program tersebut, dan Kota Makassar dipilih untuk melakukan pembenahan kawasan kumuh. Hal ini karena Kota Makassar termasuk kota strategis sehingga akan dikeroyok dari berbagai program, Makassar ini, Jakartanya Indonesia Timur, dan ini menjadi percontohan dikawasan sekitarnya,” ungkapnya.
Sementara Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan, salah satu fokus Pemkot Makassar dalam program SISHA ini adalah Pulau Laelae. Menurutnya, persoalan di pulau juga perlu mendapat perhatian lebih.
“Program ini sedikit berbeda, jadi saya tawarkan Pulau Laelae agar bisa tuntas. Karena disana banyak terpapar kenaikan air laut,” kata Danny sapaan akrabnya.
Bagi Danny, sapaannya, program SISHA ini sedikit berbeda dengan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Revitalising Informal Settlements and their Environments (RISE) dalam menuntaskan masalah kawasan kumuh di Kota Makasaar.
“Jadi ini lebih tuntas lagi, makanya saya minta Laelae masuk,” lanjut Danny.
Dikatakan Danny, pihaknya mengimbau kepada ADB untuk tidak menumpuk pada satu kawasan dengan program yang berbeda. Ia menyebutkan, misal program RISE harus berbeda tempat dengan program SISHA.
“Kita lama bicara dengan mereka. Karena ternyata banyak yang belum mengenal Makassar, jadi dia bisa salah estimasi soal Makassar. Makanya kita undang juga dari program lain, Kotaku dan Raise,” terang Danny.
Danny berharap, semua program dari ADB bisa berjalan dengan baik. Sebab, permasalahan kota kumuh merupakan permasalah dunia. Olehnya itu, ketika program ini berhasil maka ini tidak hanya program nasional tapi juga program dunia.(nug/war/b)