MAKASSAR, BKM– Program unggulan yakni Apartemen Lorong (Aparong) dinilai tidak serius dikerjakan intansi terkait di Pemerintah Kota Makassar. Padahal, hadirnya program tersebut bertujuan untuk mengentaskan kawasan kumuh di Kota Makassar dan pemenuhan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Hal itu diketahui setelah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyorot tajam program itu.
Dewan menilai, program yang hadir sejak 2016 dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), ternyata tidak mampu mengentaskan kawasan kumuh, membantu serta memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Anggota Komisi D Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Basdir mengatakan, semua anggota legislatif DPRD Kota Makassar mensupport atau mendukung program-program pemerintah kota. Apalagi jika itu sesuai ketentuan visi misi dan RPJMD. Semua hal yang menyangkut penganggaran tidak pernah ada yang dihambat-hambat, termasuk dengan penganggarannya program Aparong.
Olehnya itu, program Aparong yang telah mendapatkan kucuran anggaran, diharapkan dapat direalisasikan oleh pemerintah kota dan sisa akhir masa jabatan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.
“Kami berharap program ini bisa direalisasikan di akhir masa jabatan pak wali kota. Karena kami di DPRD tidak pernah menghambat-hambat penganggaran untuk visi misi dan RPJMD menyangkut program pemerintah kota,” ucap Basdir, Senin (3/12).
Basdir mengaku sangat pesimis program Aparong ini bisa direalisasikan jangka waktu satu tahun lagi. Karena saat ini, Aparong yang baru direalisasikan hanya tiga unit di wilayah Mariso, Sudiang, dan Daya sesuai informasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Makassar sebagai leading sektornya. Padahal target di RPJMD 10 unit terbangun.
“Kalau progresnya baru tiga unit terbangun, pastilah ini bikin pesimis. Tapi kita lihat saja bagaimana kinerja dari pemerintah kota merealisasikanya. Tetapi kalau melihat waktu agak pesimis, namun tetap diharapkan program ini bisa direalisasika,” tambahnya.
Kehadiran Aparong di Makassar juga masih jauh dari apa yang diharapkan untuk mengentaskan kawasan-kawasan kumuh. Apalagi dengan jumlah tiga unit yang baru hadir di Makassar. Fungsi maupun manfaat Aparong sejauh ini belum dirasakan masyarakat, dan menyasar masyarakat.
“Sepuluh unit belum bisa mengcover semua wilayah dan kawasan kumuh yang ada. Nanti kita lihat kalau program ini dianggap tidak efektif, maka di pemerintahan yang baru bisa saja tidak dilanjutkan lagi. Apalagi kalau program ini dianggap tidak memiliki manfaat baik dan dirasakan oleh masyarakat. Lagian kalau benar-benar serius target sepuluh unit, kenapa batu tiga yang direalisasikan,” tandasnya. (arf)
Pemkot Dinilai tak Serius Realisasikan Aparong
