Kepuasan Publik ke SKPD 70 Persen

MAKASSAR, BKM–Hasil survei tingkat kepuasan pelayanan publik terhadap masyarakat oleh seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar mencapai 77 persen, atau masuk kategori baik.
Seperti yang dikatakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbang), Ariati Puspasari Abadi.
Puspa sapaannya, mengatakan bahwa angka tersebut merupakan akumulasi dari capaian layanan yang diberikan oleh seluruh SKPD lingkup Pemkot Makassar.
“Kalau kami menyesuaikan dengan standar penilaian yang dikeluarkan dari Kemenpan, angka yang dicapai oleh Pemkot Makassar adalah 77 persen atau masuk dalam kategori baik,” katanya.
Ia juga mengatakan bahwa secara umum, yang paling menunjang dalam pencapaian tingkat kepuasan masyarakat, adalah SKPD yang berbentuk badan dan inspektorat. Temasuk juga kecamatan yang juga saat ini banyak pelayanan yang disiapkan kepada masyarakat.
Namun ditambahkan Puspa, hal tersebut sebenarnya masih banyak yang harus dibenahi. Berbagai perbaikan perlu dilakukan demi lebih meningkatkan persentase kepuasan.
“Meski begitu, masih banyak catatan yang harus dilakukan perbaikan, karena menurut kami angka itu masih bisa ditingkatkan. Olehnya itu kita menargetkan pada tahun berikutnya masuk dalam kategori sangat baik,” jelasnya.
Olehnya, Puspapun berharap bahwa hasil survei yang hanya mencapai 77 persen ini bisa menjadi acuan. Capaian ini bisa menjadi bahan evaluasi oleh seluruh SKPD Pemkot Makassar untuk bisa meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
Puspa juga menyebutkan, yang harus menjadi perhatian bagi pihaknya dalam meningkatkan persentase kepuasan publik tersebut adalah pemberi layanan, atau dalam hal ini Sumber Daya Manusia (SDM) selaku ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat.
“Paling tidak peningkatan kapasitas sebagai ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, para pelaku SKPD juga harus memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan yang harus betul-betul ditingkatkan. Karena menurutnya, pelayanan itu sudah dan harus terstandar.
“Ketersediaan infrastruktur juga harus lebih ditingkatkan, karena infrastruktur salah satu penentu dalam menciptakan pelayanan terbaik adalah infrastruktur,” tutupnya.(nug/war/c)