MAKASSAR, BKM — Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyerahkan 15 unit bus rapid transit (BRT) untuk dioperasikan di Sulsel, Kamis pekan lalu.
Soal pengoperasiannya, saat ini belum ada kejelasan apakah akan dikelola Perum Damri seperti BRT yang sudah ada sebelumnya, ataukah Pemprov Sulsel.
General Manager Perum Damri, Ilyas Harianto menjelaskan, hingga saat ini dirinya tidak menerima informasi ataupun perintah untuk mengelola BRT tersebut.
“Sudah diserahkan ke provinsi. Terserah provinsi mau kelola. Mungkin akan diserahkan ke perusda,” kata Ilyas.
Dia mengemukakan, sejauh ini, pihaknya merasa kapok mengoperasikan BRT karena peminatnya sedikit.
Bahkan tambah Ilyas, walaupun Perum Damri diberikan untuk mengelola BRT tersebut, dirinya akan menolak kalau tidak disubsidi oleh pemerintah.
“”Kalaupun dikasih yang 15 unit itu, kalau tidak disubsidi saya tidak mau. Biarmi dikelola sama pemprov,” katanya.
Saat ini, lanjut Ilyas, Perum Damri hanya mengelola tiga trayek BRT yakni kampus to kampus, mal to mal, dan Mamminasata. Jika dikalkulasi, kerugian Damri dari pengelolaan BRT bisa mencapai Rp3 miliar dalam setahun.
Sementara itu, Dirut Perusda Sulsel Taufi Fachruddin mengaku, sejauh ini belum ada perintah dari gubernur terkait pengelolaan BRT tersebut. Namun, kalau memang diberi kepercayaan, pihaknya siap melaksanakan.
“Saya belum bertemu gubernur selama seminggu terakhir ini. Belum ada pembicaraan dengan beliau soal BRT. Tapi kalau ada perintah, Perusda siap,” ungkapnya, Minggu (9/12).
Taufik menegaskan, sudah ada gambaran atau model pengelolaan BRT jika perusda yang melakukannya.
“Modelnya akan seperti apa, pasti kita integrasikan dengan berbagai hal penunjang lain. Tidak bisa memang hanya sekadar transport saja,” kata Taufik.
Menurut dia, Makassar butuh transportasi massal yang sesuai dengan jalan-jalan yang ada di kota ini.
“Hingga saat ini, Pak Gubernur memang belum pernah menyampaikan secara langsung ke saya. Tapi opsi itu memang ada,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengaku pengelolaan BRT harus dilakukan secara profesional.
“Bagaimana membangun infrastruktur pendukung, seperti pedesterian, halte yang bagus, tempat parkir,” kata Nurdin.
Dia berjanji, akan lebih memaksimalkan pengoperasian BRT ke depan dengan menghadirkan sistem manajemen yang baik. Bagi NA, masyarakat harus punya banyak pilihan moda transportasi.
“Sekarang tinggal pengelolaan yang harus bagus. Jadi ada time table jam mereka lewat, mungkin akan kita lengkapi schedulenya, bus dengan nomor ini tujuannya lewat mana,” ujarnya.
Selain pelayanan ditingkatkan, NA menginginkan masyarakat menggunakan BRT. Jika selama ini ke tempat kerja lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi, ke depan mereka beralih menggunakan transportasi publik.
“Kalau sekarang kan, mereka lebih banyak menggunakan angkutan pribadi dan itu yang membuat kemacetan. Coba liat negara maju kendaraan begitu banyak tetapi tidak macet, hari minggu baru mereka naik kendaraan pribadi. Hari-hari kerjaan kendaraan umum,” ujarnya. (rhm)