ENREKANG, BKM–Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang Rahmawati Karim memaparkan demokrasi tanpa korupsi dihadapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan serta Menteri Agama Lukman Hakim.
Pemaparan itu sampaikan saat menjadi narasumber dalam acara talkshow kekuatan perempuan inspirasi perubahan dengan materi berdemokrasi tanpa korupsi dalam rangka peringatan hari antikorupsi sedunia (hakordia) tahun 2018 yang digelar KPK bekerja sama dengan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Hotel Bidakara Jakarta SelatanRabu (5/12) baru-baru ini.
Rahmawati mengatakan bahwa potensi korupsi dalam proses demokrasi cukup besar.Mulai dari tahapan persiapan hingga tahapan penyelenggaraannya. Jika penyelenggaranya berintegritas maka potensi pun dapat diminimalisir bahkan dihindari. Apalagi dalam proses demokrasi ini, penyelenggara banyak menghadapi intervensi kepentingan. “Semuanya tergantung dari penyelenggarannya. Jika berintegritas, semua akan terlewatkan dan berjalan secara normal,”kata Rahma sapaan akrab Rahmawati Karim Jumat (7/12).
Untuk itu dibutuhkan penanaman nilai-nilai integritas bagi penyelenggara pemilu. Sehingga tantangan dalam menghadapi masalah intervensi dapat dilalui tanpa harus menyalahgunakan kewenangan,”Intinya dari kita penyelenggara dulu karena kita yang bersentuhan baik peserta juga pemilih,”jelasnya.
Dijelaskan bila pesertanya juga harus berintegritas untuk melahirkan proses demokrasi yang berkualitas,”Peserta yang tidak berintegritas itulah yang melakukan intervensi ke penyelenggara dan pemilih dengan berbagai cara. Motifnya mulai dari tukar sembako dengan suara pemilih hingga suap terhadap penyelenggara. Termasuk gratifikasi yang terjadi,” kata Rahma salah satu putri terbaik Massenrempulu ini.
Begitu pula dengan pemilih harus berintegritas. Menolak perilaku koruptif yang banyak terjadi di lingkungannya dalam masa kampanye apalagi menjelang pemungutan suara,”Tidak sedikit janji-janji atau politik uang yang beredar lingkungan kadang juga dikemas dalam bingkisan sembako atau terselubung dalam bantuan sosial menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk mencegahnya,”tutup Rahma.
Sebelumnya,Komisioner KPU Enrekang ini mengajak para wartawan dan LSM se-Kabupaten Enrekang untuk melawan praktik politing uang pada perhelatan pemilu yang akan digelar 17 April 2019 mendatang.
Perlawanan ini di sampaikan Rahmawati Karim, saat melakukan rapat kordinasi pelaksanaan tahapan pemilu di Gedung KPU Enrekang, Kamis (29/11) beberapa waktu lalu.
Menurutnya, politik uang yang diberikan kepada pemilih ditujukan untuk membeli suara, sehingga jika terpilih nantinya pasti jadi pemimpin yang korupsi. “Kawan-kawan pers dan LSM punya peran sangat besar seperti KPU, bagaiman kita melawan politik uang karena kita tau siapapun yang lahir dari politik uang pasti jadi pemimpin korup,”tegas devisi teknis KPU Enrekang ini.(rls)
Komisioner KPU Paparkan Demokrasi Tanpa Korupsi di Hadapan KPK
