Caleg Instan “Andalkan” Politik Uang

MAKASSAR, BKM–Kontestasi pemilu legislatif (pileg) 17 April 2019 nanti harus mendapat perhatian serius dari penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Perhatian khusus tersebut kaitannya dengan adanya potensi politik uang yang akan dilakukan caleg instan atau caleg yang ingin lolos dengan cara apa saja.
Saat ini, ada caleg yang melakukan sosialisasisi secara massif, namun tidak sedikit caleg yang belum melakukan aktifitas sedikitpun. Bahkan hanya waktu waktu tertentu atau menunggu masa tenang untuk melakukan aktifitas.
Dosen politik dari Unismuh Makassar, Dr Luhur A Priyanto mengakui bila momentum Pileg bisa memicu peningkatan praktek politik uang.
Dengan kontestan yang tersebar, dengan rivalitas yang kompetitif serta penegakan regulasi yang tidak konsisten, menjadi beberapa alasan bahwa praktek politik uang tetap berpotensi meningkat.
“Apalagi kurangnya sosialisasi. Modus operandi praktek politik uang juga semakin canggih, sampai pada pola transaksi trading influence (memperdagangkan pengaruh) untuk tujuan elektoral,” ujanya.
Menurut Luhur, soal ancaman sanksi bagi pelaku politik uang sudah semakin berat, tetapi dengan modus operandi yang semakin ekstensif membuat pembuktiannya menjadi semakin sulit.
“Belum lagi kondisi, pemilih kita yang terbiasa dengan praktek, antek transaksi di hampir semua event dan momentum politik sebelumnya,”jelasnya.
Terpisah, Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus berpendapat jika peluang caleg instan yang akan melakukan politik uang tetap terbuka. Untuk itu, mereka harus dikenal dulu sebelum dipilih.
Menurut dia, pemilih tak mungkin memberikan pilihannya kepada seseorang tanpa mengenalnya terlebih dahulu.
“Maka, tugas pertama caleg adalah bagaimana agar ia dikenal lebih luas olen pemilih di dapilnya,” ujarnya.
Nurman menambahkan bila cara-cara konvensional seperti memasang lebih banyak tanda gambar, silaturahmi dan pendekatan rumah ke rumah masih efektif.
“Tinggal nanti bagaimana caleg mengefektifkan kampanye konvensional itu menjadi lebih dalam penetrasinya ke hati pemilih,” terang mantan Ketua KPU Kota Makassar ini. (ita/rif)