NA Godok Mutasi Pejabat di Jepang

MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah melakukan kunjungan kerja ke Jepang selama beberapa hari. Bersama rombongan, NA bertolak ke negara Sakura itu pada Selasa malam (11/12).
Kunjungan kerja Gubernur Sulsel, NA ke Jepang tak hanya membahas kerja sama. Diketahui, NA membawa hasil assesment pejabat Eselon II lingkup Pemprov Sulsel yang digelar 20-21 Oktober lalu.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Tim Assessment Gagaring Pagalung. Dia menyebutkan, sebelum berangkat ke Jakarta ke Jepang, hasil assesment telah diserahkan hasilnya ke gubernur Sulsel.
“Kita sudah berikan setelah ada hasil dari LAN Jatinangor. Mungkin sekalian ke sana, Pak Gubernur juga membawa datanya untuk dipelajari sebelum melakukan mutasi pejabat,” kata Gagaring, kemarin.
Dia menegaskan bahwa data yang diberikan hanya rekomendasi. Di mana setiap pejabat eselon II atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diberikan dua rekomendasi jabatan berdasarkan assessment.
“Jadi setiap orang kita rekomendasikan dua jabatan, tentu jabatan pertama yang prioritas. Tapi sebagain besar jabatan yang direkomendasikan itu tetap dapa jabatannya sebelumnya,” jelasnya.
Salah satu poin penting dalam proses assessment adalah program dan langkah yang akan dilakukan oleh kepala OPD dalam menindaklanjuti visi dan misi, serta program prioritas gubernur dan wakil gubernur Sulsel.
Gagaring juga menyebutkan kemungkinan ada beberapa jabatan yang akan lowong. Pasalnya, ada beberapa eselon II yang akan memasuki masa pensiun.
“Ada juga yang mau jadi pejabat fungsional. Bahkan sudah ada yang mengusulkan jadi dosen sisa menunggu SKnya. Tapi nanti kita lihat setelah mutasi, mana yang kosong untuk diisi oleh plt sampai ada pejabat hasil lelang,” terangnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan, selain pengisian kekosongan, ada beberapa pejabat struktural yang akan beralih dari pejabat struktural ke pejabat fungsional. Itu juga perlu diisi.
“Pengisian jabatan lowong mesti assesment. Ada yang ditinggal pensiun pejabatnya. Ada pula yang pindah dari struktural menjadi fungsional,” beber Nurdin.
Menurutnya, waktu beberapa bulan sudah cukup untuk menilai kinerja para pejabat. Mereka yang dianggap tak mampu bekerja baik akan tersingkir. Tak bisa ikut dan melaksanakan program sesuai arahannya. (rhm/rus)