”Saya Mau Kerja Apami Kasian”

MAKASSAR, BKM — ”Kalau boleh jangan. Ituji pekerjaanta kodong. Dari faktor usia, tidak ada lagi yang bisa dikerja. Sejak 2011 jadi pegawai kontrak. Saya mau kerja apami kasian.”
Penuturan itu disampaikan Saddam, salah seorang pegawai kontrak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji milik Pemprov Sulsel. Ia dimintai komentarnya, menyusul rencana manajemen rumah sakit untuk merumahkan ratusan tenaga kontraknya. Langkah tak populer itu diambil sebagai dampak dari pemangkasan anggaran yang dilakukan Pemprov Sulsel.
Permintaan yang senada dengan Saddam disampaikan Sri Hardayani. Ia berharap tidak ada pemberhentian pegawai kontrak seperti dirinya. ”Kalau boleh janganmi ada yang diberhentikan. Solusinya, jangan lagi terima tenaga kontrak baru,” imbuhnya kepada BKM, kemarin.
Jika tenaga kontrak RS Haji satu suara agar tak ada pemberhentian, tidak demikian halnya dengan anggota DPRD Sulsel. Mereka terbelah menyikapi persoalan ini.
Anggota Fraksi Partai Golkar Fachruddin Rangga, menilai rencana untuk merumahkan ratusan tenaga kontrak di RSUD Haji bukanlah langkah yang tepat. Menurutnya, bila mereka yang sudah bekerja beberapa tahun lamanya, lalu tiba-tiba diberhentikan, ini tidak mempertimbangkan soal kemanusiaan.
”Karena mereka itu punya anak, istri atau suami yang perlu dipenuhi kebutuhannya. Jadi selaku wakil rakyat, saya kurang setuju dengan sikap seperti itu,” ujar ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel ini, Senin (17/12).
Hal berbeda disampaikan legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel Sri Rahmi. Secara pribadi, ia merujuk ketika dirinya duduk sebagai anggota komisi E DPRD Sulsel.
“Kalau saya pribadi, waktu masih di komisi E DPRD Sulsel, memang masalah terberat itu ada di RSD Haji yakni tenaga kontrak,” ujarnya, kemarin.
Menurut Sri Rahmi yang juga pernah tercatat sebagai anggota Fraksi PKS DPRD Kota Makassar ini, hingga kini RSUD Haji statusnya berupa Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD). “Dia harus mandiri sebagaimana layaknya sebuah perusahaan. Cash flownya harus sehat. Harus realistis penggajian karyawannya. Proporsional dengan beban kerja,” tandasnya. (jun-rif/rus)