TAKALAR, BKM — Badan Antikorupsi Indonesia (Bakin) Kabupaten Takalar meminta Kejaksaan Negeri Takalar
menghapus eksistensi TP4D. Lembaga ini dinilai tidak berperan dalam pencegahan korupsi di daerah ini.
Hal ini disampaikan saat Bakin berunjuk rasa di Kejari Takalar, Rabu (19/12/2018). Permintaan ini mengemuka setelah sejumlah proyek jalan beton yang dikerjakan di Takalar rusak beberapa saat setelah dikerjakan. Proyek ini berasal dari DAK 2018 dengan nilai Rp59 miliar.
“Protes terhadap pembangunan jalan beton senilai Rp59 miliar telah berulang kali lami tempuh, baik melalui persuratan maupun aksi unjuk rasa. Namun Kejaksaan dengan TP4D nampaknya gentar terhadap pemilik proyek dan sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut,” kata Ketua Bakin Takalar, Nursalam, Rabu (19/12/2018).
“Lebih baik TP4D dihapus saja, keberadaannya sama sekali berfungsi sebagai lembaga pengawasan. Malahan kecurangan dan penyalahgunaan wewenang yang mewarnai setiap musim proyek,” ujar pengunjuk rasa lainnya. (ari irawan)