MAROS, BKM — Calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) dari dapil 2 kecamatan Bontoa dan Lau, Andi Rijal Abdullah mengaku kampanye untuk kursi PAN di DPRD Maros dan Capres-cawapres bisa dilakukan beriringan.
Karena sejak terpilih menjadi anggota DPRD Maros, kami tidak henti hentinya membangun kebersamaan dengan masyatakat yang ada di dapil tiga.
“Kursi PAN dan capres, semua sama pentingnya dan dapat dikerjakan beriringan. Soal kerja keras, memang harus dilakukan caleg. Namun semua akan terasa ringan dengan kerja sama jejaring partai,” kata adik kandung wakil Bupati Maros ini, Rabu (19/12/2018).
Sebagai caleg PAN dan ketua Komisi III DPRD Maros, Rijal tetap allout berkampanye untuk PAN dan Prabowo-Sandi.
Dia akan memperkuat basis PAN dan menghidupkan basis yang kurang bergerak.
“Kalau soal berat, saya pikir relatif. Terasa berat jika tidak punya jaringan dan mau bekerja. Namun aturan yang cukup ketat untuk pemilu nanti, bagi saya, justru memudahkan. Karena semua diatur dengan rinci dan jelas,” papar Andi Rijal.
Ditabahkan Andi Rijal, pemilihan caleg saat ini sangat berbedah dengan pemilihan caleg sebelumnya. Caleg harus buat strategi ampuh untuk mendorong atau meningkatkan elektabilitas meraih simpati masyarakat.
“Kami harus buat strategis untuk mendorong elektabilitas dalam merai simpati masyarakat.”jelas Rijal.
Untuk itu, sebut Rijal caleg harus membuat inovasi atau terobosan positif yang dapat berguna bagi masyarakat.
“Pemilu Legislatif 2019 merupakan arena pertarungan gagasan-gagasan besar dan track record, sehingga para pemilih dapat melihat rekam jejak caleg masing-masing,” ucapnya.
Pemilih, kata Rijal juga diminta tidak mudah tergoda dengan iming-iming pemberian uang atau barang karena tindakan itu juga merupakan salah satu kejahatan demokrasi yang bisa merusak tatanan berdemokrasi di Indonesia.
Disebutkan Rijal, belajar dari pengalaman kecenderungan kecerdasan para pemilih untuk menerima imbalan uang atau barang dari caleg masih cukup berpotensi.
Namun tidak ada garansi bagi pemilih untuk memilih calon yang sudah memberi imbalan karena saat ini masyarakat sudah pandai melihat rekam jejak calon yang baik untuk menjadi wakil rakyat.
Dia mengatakan, melihat kenyataan saat ini bahwa praktik politik uang telah begitu melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah hingga atas, maka persoalan yang pelik ini harus disikapi dengan serius.
“Persoalan yang terkesan remeh, namun memiliki implikasi negatif yang sangat besar bagi perkembangan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Sebab, dengan praktik janji-janji membuat proses politik menjadi bias,” pungkas Rijal. (Askari)