MAROS, BKM — Memasuki cuaca ekstrim, puluhan relawan kemanusiaan Maros berukumpul untuk membahas kesiapsiagaan tanggap bencana alam, yang berpotensi terjadi di Wilayah Maros.
Pada agenda yang dikemas dalam Coffee Morning Kemanusiaan dengan tema “Karena Bencana adalah Tanggung Jawab Bersama” itu sekaligus memperingati Hari Sukarelawan, yang diinisasi oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Maros, yang dilaksanakan di Warkop Bagas Coffee, Rabu (26/12/2018).
Ketua PMI Cabang Maros, AS. Chaidir Syam, mengatakan agendanya itu merupakan silaturahmi bersama relawan, dan instansi terkait serta mendiskusikan kesiapsiagaan relawan menghadapi bencana.
“Hari ini kita sengaja berkumpul bersama relawan dan juga pihak pemerintahan agar membahas intens apa kendala yang dihadapi oleh para relawan saat menjalankan tugas kemanusiaan, dan juga tanggap bencana Alam,” ujarnya.
AS. Chaidir Syam yang juga merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros itu membeberkan beberapa info penting untuk menunjang aktifitas para relawan yang berada di setiap desa, seperti anggaran dana desa (ADD) yang dapat diarahkan ke pembelanjaan alat tanggap bencana.
“Di desa sekarang ada keputusan menteri yang mengatakan bahwa anggaran dana desa itu bisa diarahkan juga untuk menyiapkan alat-alat penanggulangan bencana,” jelasnya.
Maka dari itu, lanjut Chaidir, agar setiap Kepala Desa yang berada di Kabupaten Maros agar mengarahkan anggarannya untuk mempercepat aksi tanggap bencana yang seharusnya dapat diselesaikan oleh relawan yang berada di desa tersebut.
“Jadi harapan kita untuk semua kepala desa agar bisa mengarahkan ADD nya lah untuk penanggulangan bencana karena kita berharap penanggulangan bencana ini sampai di level terbawah, yaitu pada pemerintahan desa,” jelasnya.
Sementara itu, salah satu relawan, Iwan Dento, mengatakan, kendala-kendala yang kerap ia temukan bersama rekan-rekannya, adalah persoalan infrastruktur saat melakukan tanggap bencana Alam yang terjadi di wilayahnya.
“Yang kerap terjadi ketika ada bencana itu kita hanya menunggu saja dari pihak BPBD dan mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu, apalagi jika penanggulangan bencana itu harus menggunakan perlatan yang memadai, padahal jika kita memiliki alatnya, pihak dari BPBD tidak perlu lagi ke lokasi, mereka bisa fokus ke titik yang lebih parah,” ungkapnya.
Iwan Dento melanjutkan, untuk peralatan yang ingin mereka gunakan, pihaknya sudah menyesuaikan bencana alam yang kerap terjadi di wilayahnya, seperti banjir, angin puting beliung dan kebakaran.
“Paling tidak alat-alatnya berkaitan dengan bencana yang kerap terjadi di wilayah kita, misalnya mesin gergaji kayu mini, pompa air mini. Kalau misalnya masih tidak bisa, ya paling tidak pelampung-pelampung, atau alat keselamatan yang bisa dilakukan di air,” urainya.
“Apalagi kita sudah mendengarkan info langsung dari Ketua DPRD, dimana Pemerintah Desa memiliki dasar kuat untuk penganggaran alat-alat tanggap bencana, tidak ada alasan lagi kan,” tambahnya. (Askari)