2019, Tahun Infrastruktur untuk Pemprov

MAKASSAR, BKM — Tahun 2019, menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah.
Di tahap awal, NA berjanji akan memprioritaskan program infrastruktur. Mulai dari pembangunan jalan, bendungan, rumah sakit regional hingga beberapa titik rest area.
Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah mengatakan, APBD 2019 sudah selesai dikonsultasikan ke Kemendagri. Untuk beberapa proyek infrastrukur akan mulai dilelang bulan Desember ini.
“Program kita pertama adalah penyelesaian bendungan, itu PSN (Proyek Stategis Nasional). Kedua, membuka daerah terisolir, termasuk Seko dan Rampi, ini sudah dilakukan bersama bupati Luwu Utara,” katanya usai penyerahan sertipikat di Lapangan Telkom, Rabu (26/12).
Selain bendungan dan jalan, Nurdin menyebutkan program infrastruktur lainnya yang juga akan dikerjakan mulai tahun 2019 adalah rest area dan RS Regional.
Dua titik Rest Area tahun 2019 dibangun di Kabupaten Barru dan Enrekang. Sementara dua RS Regional juga mulai dibangun di Kabupaten Bone dan Kota Palopo.
“Kita berharap rest area sudah ada beberapa yang selesai. Bukan pondasi saja, kita berharap rumah sakit rujukan atau regional ini juga sudah beroperasi,” jelasnya.
Karena itu, mantan bupati Bantaeng ini meminta lelang proyek dipercepat. Termasuk mengurangi penunjukkan langsung dengan memanfaatkan eKatalog untuk pengadaan barang atau jasa.
Tak hanya infrastruktur, Gubernur Sulsel berharap tahun 2019 sudah tak ada lagi keluhan terkait perizinan. Terutama untuk beberapa izin, seperti amdal dan ekspor.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Sulsel, Jumras mengakui pihaknya mendapat porsi anggaran lebih besar untuk pembangunan infrastruktur. Sebagai perbandingan tahun 2018 dinasnya hanya mendapatkan Rp200 miliar lebih, tahun 2019 naik menjadi Rp600 miliar.
“Ini untuk menyelesaikan beberapa ruas jalan provinsi, terutama 500 kilometer yang baru beralih status dari jalan kabupaten/kota ke provinsi. Beberapa ruas jalan tersebut diantaranya, Seko, Bua-Tedong Bonga dan Pussu-Beteleme (Sulawesi Tengah),” ucapnya.
Saat ini pihaknya tengah menyiapkan Pokja untuk tahap lelang. Direncanakan semua proses lelang dan penandatangan kontrak rampung bulan Januari 2019, sehingga pengerjaan fisik bisa sudah bisa dilakukan Februari. (rhm)