MAKASSAR, BKM — Sepanjang 2018, Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan telah melakukan beberaga program dan kegiatan penting dalam upaya pengelolaan hutan jangka panjang.
Program-program itu antara lain merampungkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait perubahan fungsi hutan yang berlangsung di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, 21 Desember lalu.
Sebelum ekspose di Jakarta, terlebih dahulu digelar uji konsistensi perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka review RTRW substansi bidang kehutanan di Makassar. Kegiatan ini dihadiri langsung Gubernur Sulsel, Prof Dr Nurdin Abdullah, M.Agr.
Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan, M Tamzil Tajuddin mengatakan program dan kegiatan 2018 memang lebih fokus pada pengelolaan hutan jangka panjang. Pengelolaan hutan jangka panjang antara lain dilakukan dengan membentuk 16 Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) serta delapan wilayah cabang dinas kehutanan.
Sekadar untuk diketahui, struktur dan manajemen KPH di Sulawesi Selatan kini menjadi percontohan KPH di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merekomendasikan provinsi lain untuk belajar membentuk KPH di Sulawesi Selatan.
Berikut beberapa kegiatan lain yang telah dilakukan Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan sepanjang 2018:
1. Peresmian pembangkit tenaga bayu oleh Presiden Joko Widodo di Kabupaten Sidrap, 2 Juli 2018. Lokasi kincir angin ini sebagian merupakan pinjam pakai penggunaan kawasan hutan sebagai sumber energi terbarukan juga akan dikelola KPH Bila sebagai ekowisata.
2. Rapat koordinasi (Rakor) Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) tingkat nasional di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, 7 Agustus 2018. Kegiatan ini dihadiri langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.
3. Uji konsistensi perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka review RTRW substansi bidang kehutanan di Makassar yang dihadiri langsung Gubernur Sulsel, Prof Dr Nurdin Abdullah.
4. Pembuatan dam penahan dengan membangun konservasi tanah dan air yang bertujuan menahan laju erosi yang dibangun di dalam kawasan hutan di Bacukiki Kota Parepare.
5. Pembuatan dam penahan melalui pembuatan bangunan konservasi tanah dan air yang bertujuan untuk menahan laju erosi yang dibangun di dalam kawasan hutan di Desa Bellabori Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.
6. Pembuatan Gully Plug untuk konservasi tanah dan air yang bertujuan sebagai pengendali jurang dan mengurangi erosi pada alur-alur kecil di dalam kawasan hutan kelurahan Coppo Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
7. Penanaman bambu melalui kegiatan uji coba teknik pengelolaan DAS yang bertujuan untuk memulihkan lahan-lahan kritis agar dapat berfungsi sebagai media produksi dan media tata air di dalam kawasan hutan Desa Kale Ko’mara Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar.
8. Pembuatan tanaman bambu melalui kegiatan uji coba teknik pengelolaan DAS yang bertujuan untuk memulihkan lahan-lahan kritis agar dapat berfungsi sebagai media produksi dan media tata air di dalam dan di luar kawasan hutan Desa Toddopulia Kecamatan Tanralili, Maros.
9. Koordinasi tim inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan dengan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani.
10. Gowa, 24 Desember 2018, Kadis Kehutanan Sulsel, M Tamzil Tajuddin di hari libur mengunjungi ekowisata air terjun Parangloe Gowa sekaligus melihat pembuatan sapras yg merupakan program 100 hari Gubernur menuju pengelolaan hutan lestari dengan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dan PAD.
11. Penanganan illegal loging oleh anggota Polhut ASN dan Non-ASN KPH Bulusaraung di Kabupaten Pangkep, 14 September 2018.
12. Penanganan kebakaran hutan di kawasan hutan Bacukiki Kota Parepare, 28 Agustus 2018 yang dilakukan oleh personel Dishut Sulsel, Daops PPI dan masyarakat.
13. Dinas Kehutanan bersama UPT Kementerian, unsur Pramuka, Pemda Pangkep melaksanakan kegiatan pertikawan dan kalpataru.