BARRU, BKM — Ranperda perubahan rancangan pembangunan jangka menengah daerah ( RPJMD) Pemkab Barru diterima DPRD pada sidang paripurna Senin (31/12) di Ruang Sidang DPRD. Sidang dipimpin Ketua DPRD Barru Hj Andi Nurhudayah Aksa dan dihadiri Bupati Barru Suardi Saleh.
Tujuh fraksi di DPRD sepakat dengan eksekutif untuk menerima perubahan RPJMD 2016-2021 tapi menunjukkan sejumlah permasalahan dan catatan dalam RPJMD tersebut.
Ada lima permasalahan dalam RPJMD itu menurut pandangan dari tujuh fraksi yang dibacakan Andi Haeruddin sebagai perwakilan fraksi. Permasalahan pertama, dewan menilai masih rendah kualitas SDM hal tercermin dari IPM Barru 69,56 lebih rendah dari capaian Provinsi Sulsel 70,3 dan Nasional 70,81.
Kedua fraksi menilai pertumbuhan ekonomi tidak berkeadilan, meski secara makro menunjukkan kemajuan yang berarti. Ketiga, tingkat partisipasi masyarakat menurun.
Ke empat, daya saing daerah rendah dan permasalahan kelima tata kelola pemerintahan belum optimal. Disamping lima permasalahan. Andi Haeruddin juga membacakan 10 catatan kesepakatan dari tujuh fraksi didewan.
Bupati Barru Suardi Saleh mmenilai kritik dewan itu sebuah kewajaran. “Semua yang menjadi penilaian legislatif akan menjadi bahan evaluasi dan koordinasi kami dari pihak eksekutif bersama seluruh pimpinan OPD,” ujar Suardi.
Suardi juga membeberkan sejumlah capaian selama 2018 dari sejumlah pembangunan infrastruktur yang dilakukan. Pembuktian dari apa yang dilakukan Pemkab, bisa kita lihat dengan raihan sejumlah penghargaan, diantaranya WTP, Award UHC dibidang kesehatan, penghargaan sebagai kota Peduli HAM, penghargaan Kota Hijau, penghargaan nasional untuk Desa Lawallu, guru SLTP terbaik nasional dan beberapa lagi prestasi daerah yang kita capai. (udi/C)