MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar memberikan respon baik ke Pemerintah Kota Makassar mengadakan sebanyak 30 unit sepeda motor operasional Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD).
Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo mengatakan, masih ada SKPD khususnya di kelurahan yang belum mendapatkan atau kurang mendapatkan kendaraan operasional motor.
Diharapkan, pengadaan 30 unit motor operasional fokus dan diperioritaskan kepada SKPD yang belum memiliki dan mendapatkan kendaraan operasional berupa motor.
“Pengadaan motor untuk SKPD ini harus diperioritaskan SKPD yang belum mendapatkan kendaraan operasional. Karena pengadaan kendaraan operasional mungkin buat menutupi kekurangan kendaraan-kendaraan operasional di SKPD,” katanya.
Sementara itu, bagi SKPD yang mendapatkan kendaraan operasional dapat memanfaatkan sebaik-baiknya dengan meningkatkan pelayanan masyarakat. Sebab kendaraan ini diadakan tentu demi menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Kota Makassar melalui Bagian Perlengkapan menyiapkan anggaran pengadaan 30 unit sepeda motor sekretariat daerah sebesar Rp510 juta. Motor tersebut akan digunakan staff kelurahan dan SKPD dalam melakukan pelayanan ke masyarakat.
Kepala Bagian Perlengkapan Kota Makassar, Husni Mubarak mengatakan, kendaraan dinas berupa sepeda motor tersebut diperuntukkan sebagai kendaraan operasional Kelurahan hingga seluruh SKPD.
“Jadi tahun ini kita anggarkan 30 unit sepeda motor matic 125cc, dengan harga kurang lebih Rp17 juta perunitnya sesuai di e-katalog. Jadi Rp17 juta dikalikan 30 unit itumi total anggarannya,” kata Husni, kepada BKM, Minggu (13/1).
Menurutnya, pengadaan motor sebanyak 30 unit itu dianggapnya belum bisa memenuhi permintaan seluruh SKPD, dikarenakan anggaran hanya cukup untuk segitu. Sehingga, kata Husni, pihaknya terlebih dahulu melakukan pendataan, sehingga sepeda motor yang telah dianggarkan nantinya diberikan atau diprioritaskan kepada SKPD yang lebih membutuhkan.
“Jadi kita mau data dulu, berapa sih kendaraan yang sudah didistribusikan ke setiap SKPD, begitupun dengan elektronik, karena jangan sampai ada yang tiap tahun minta, itu yang menjadi masalah juga,” ungkapnya. (arf)