Wabup Pimpin Rapat Monev

BULUKUMBA, BKM — Wabup Bulukumba Tomy Satria Yulianto memimpin pelaksanaan rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) kegiatan pembangunan triwulan IV tahun anggaran 2018, di Aula Bappeda, Selasa (15/1).
Sejumlah permasalahan yang mencuat dalam rapat tersebut, diantaranya minimnya realisasi program kegiatan baik fisik maupun keuangan dari perangkat daerah, beberapa kegiatan tidak cair anggarannya, serta realisasi PAD hanya mencapai 71 persen.
Plt Kepala Bappeda, Ali Saleng mengatakan kendala yang mempengaruhi kinerja organisasi pada tahun anggaran 2018 yang lalu disebabkan adanya defisit anggaran yang berdampak pada rasionalisasi anggaran program kegiatan.
Menurut Ali lima OPD yang memiliki realisasi terendah, dan lima OPD yang mencapai realisasi tertinggi. Kelima OPD yang terendah keuangannya adalah, Dispar (76,26 persen), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (80,47 persen), Disnaker (81,56 persen), dan BKP SDM (81,60 persen)
Sedangkan OPD yang memiliki realisasi keuangan tertinggi adalah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (96,92 persen), BPBD (96,79 persen), Satpol PP dan Damkar (96,71 persen), Inspektorat (96,69 persen) dan Dinas Peternakan (96,27 persen)
Wabup Tomy Satria mengingatkan jajarannya bahwa rapat monev tersebut jangan menjadi siklus yang berulang dengan membahas kendala dan tantangan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau seperti itu, lalu pembelajarannya apa? Seharusnya monev ini ada learning evaluation-nya dalam arti evaluasi tersebut menjadi pegangan agar hambatan atau kendala sebelumnya tidak terulang lagi,” ungkapnya.
Dengan sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini yang semakin rigid, dan ketat, Tomy berharap para OPD mengakselerasi cara kerja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan, sehingga tidak ada lagi temuan-temuan yang berulang karena ketidakmampuan kita mengelola anggaran.
“Seperti misalnya pengelolaan DAK, pada bulan Mei nanti sudah harus ada kontraktualnya. Jangan sampai lewat dari bulan lima belum ditender,” ujar Tomy.
Tomy meminta para OPD tidak mengeluhkan jika sulit dicapai, oleh karena itu sudah merupakan hasil kesepakatan bersama dengan DPRD yang dituangkan dalam APBD. (min/C)