Site icon Berita Kota Makassar

529 Aduan Masuk ke Baruga Sulsel

MAKASSAR, BKM — Sudah tiga bulan layanan pengaduan dan pelaporan Baruga Sulsel berjalan. Sejak diluncurkan pertengahan bulan Oktober lalu, hingga 15 Januari sudah ada 529 laporan masyarakat.
Hanya saja, laporan atau aduan yang telah ditangani (selesai) baru 165. Sisanya 334 sementara dalam proses, 17 belum diproses, 10 diteruskan ke SP4N (apliaksi milik pemerintah pusat), 1 sedang ditindaklanjuti dan 2 bukan kewenangan pemprov.
Untuk jenis laporan, juga beragam. Yang terbanyak soal pelayanan masyarakat 112 laporan, transportasi darat 78 laporan, kepegawaian 32 laporan, kemacetan lalu lintas 17 laporan, layanan air minum 17 laporan, lingkungan hidup 13 laporan.
Selanjutnya ada pertanahan dan pemukiman 10 laporan, pendidikan menengah (SMU/SMK) 9 laporan, penyerapan anggaran 8 laporan, sampah 6 laporan, penyalahgunaan wewenang 4 laporan dan aduan lainnya.
“Paling banyak soal jalan dan jembatan, kemacetan terutama di Makassar. Khusus untuk jalan dan jembatan, dari OPD atau pemda terkait memang butuh waktu lama untuk menyelesaikan, bisa sampai satu tahun,” kata Penanggung jawab Baruga Sulsel, Paisal AM saat ditemui di Baruga Lounge, Jumat (18/1).
Khusus untuk laporan yang menyangkut Pemprov, terbanyak di Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi 105 laporan kemudian Dinas Perhubungan 80 laporan. Sementara untuk pemda, terbanyak ke Pemkot Makassar 37 laporan dan Pemkab Gowa 11 laporan.
“Hampir semuanya langsung kita teruskan, kita punya admin di masing-masing OPD dan kabupaten/kota. Kita juga bisa pantau bagaimana tindak lanjut laporan dan aduan warga, sekarang sudah dibuat aplikasi androidnya,” jelas Paisal sambil memperlihatkan aplikasi di smartphone miliknya.
Laporan dan aduan yang masuk terbanyak dari aplikasi Baruga Sulsel yang bisa didownload di android, 300 lebih laporan. Selanjutnya instagram @barugasulsel, 100 lebih laporan, dan sisanya dari facebook @barugasulsel, twitter @barugasulsel, email baruga@sulselprov.go.id.
“Bahkan kita terima laporan langsung atau face to face, layanan ini ada di lounge ini dan di kantor Diskominfo Sulsel. Memang ada yang belum diproses, karena informasinya belum jelas terutama soal lokasi laporan,” ungkapnya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sulsel, Andi Hasdullah mengakui masih ada beberapa laporan yang belum diselesaikan. Terutama mengenai masalah infrastruktur yang membutuhkan anggaran banyak.
“Kalau yang ringan-ringan ini, bisa 10 menit diselesaikan. Tapi kalau yang berat, kayak jalan, jembatan dan penerangan bisa sampai satu bulan lebih,” pungkasnya. (rhm)

Exit mobile version