Site icon Berita Kota Makassar

Ombudsman Harap Semua Kabupaten Menuju Zona Hijau

MAMUJU, BKM — Sejumlah kepala bagian organisasi dan tata laksana dari enam Kabupaten dan Biro Ortala Provinsi Sulawesi Barat, menggelar rapat koordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawei Barat, Selasa (22/1).
Kegiatan ini dalam rangka evaluasi uji kepatuhan tahun 2018. Juga, membangun sinergi dalam rangka mendorong kualitas pelayanan publik. Khususnya menjelang pelaksanaan program uji kepatuhan pemenuhan komponen standar pelayanan publik berdasarkan amanah UU/25/2009 yang akan dilaksanakan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2019.
”Pertemuan ini kita harapkan dapat membuahkan hasil maksimal dalam perbaikan pelayanan publik. Bahkan, proses uji kepatuhan 2019 semua kabupaten bisa keluar dari zona merah dan dan kuning menuju zona hijau,” jelas Lukman Umar.
Tahun ini, tambahnya, empat kabupaten di Sulbar yang akan disurvey, di antaranya Kabupaten Mamasa, Majene, Mamuju, dan Pasangkayu, namun, Lukman mengaku, pihaknya akan berusaha Kabupaten Mamuju Tengah bisa ikut disurvey tahun ini.
Sementara itu, Koordinator Uji Kepatuhan Wilayah Sulawesi Barat, Irfan Gunadi, mengatakan, rapat koordinasi yang dilaksanakan Ombudsman sebagai wadah untuk evaluasi menghadapi uji kepatuhan yang akan datang. Adapun waktu pelaksanaan tidak disampaikan. Sebab tim Ombudsman akan turun secara mendadak. Sehingga semua OPD penyelenggara layanan publik di setiap kabupaten harus bersiap.
”Pelaksanaanya akan kita lakukan serentak di seluruh Indinesia, baik OPD, instansi vertikal dan kementerian lembaga. Idealnya, kesiapan harusnya bukan karena adanya survey. Tapi kita harapkan setiap saat pelayanan harus prima dan semua komponennya terpenuhi dan sesuai standar UU/25/2009 tentang pelayanan publik,” terang Irfan Gunadi.
Dari enam kabupaten di Sulawesi Barat, satu di antaranya, yakni Kabupaten Polewali Mandar sudah hattrick rapor hijau dari Ombudsman dan tidak lagi ikut survey uji kepatuhan 2019. Secara kelembagaan, Ombudsman RI berharap predikat itu dapat dipertahankan dan konsep pelayanan publik ideal tanpa maladministrasi benar-benar terwujud di Polewali Mandar. (ala/mir/c)

Exit mobile version