MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulsel mengambil langkah tegas. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diberi tenggat waktu untuk membayar tunggakan klaimnya ke seluruh rumah sakit di Sulsel awal Maret mendatang.
Penekanan itu disampaikan setelah mendengar berbagai keluhan dari rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, di mana pembayaran klaimnya ada yang tertunggak hingga beberapa bulan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Sulsel dr Bachtiar Baso mengatakan, untuk seluruh area Sulawesi Selatan, tunggakan BPJS saat ini mencapai Rp400 miliar. Besaran tunggakan bervariasi. Mulai dari miliaran hingga ratusan miliar. RS Regional Wahidin Sudirohusodo misalnya, tunggakan BPJS mencapai Rp200 miliar lebih.
Bachtiar mengatakan, informasi yang diperoleh, sekitar Februari ini, BPJS akan memperoleh dana talangan dari pemerintah sebanyak Rp7 triliun.
“Ya, kami berharap kalau sudah menerima dana talangan itu, tunggakannya di beberapa rumah sakit bisa diselesaikan,” kata Bachtiar dalam rapat koordinasi dengan seluruh rumah sakit yang ada di Sulsel, Rabu (6/2) di Hotel Claro Makassar. Pertemuan dibuka Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Deputi BPJS Sulselbar Tramal, I Made Pujayasa.
Bachtiar mengemukakan, BPJS harus memberi kepastian kepada rumah sakit. Karena persoalan ini bisa berdampak pada kinerja rumah sakit yang menurun.
“Kalau bisa awal Maret diselesaikanlah seluruh tunggakan yang ada. Kalau tidak, BPJS butuh formulasi bagaimana supaya bisa terbayar,” jelasnya.
Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, memang banyak kritikan yang masuk terkait mekanisme pembayaran klaim BPJS yang molor hingga berbulan-bulan.
Dia mengatakan, sudah ada beberapa masukan yang diterima untuk solusi pembayaran klaim BPJS yang mangkrak. Usulan itu akan diteruskan ke pusat. Salah satunya, seperti yang dikemukakan Deputi BPJS Sulselbar Tramal I Made Pujayasa, yang menawarkan skema pinjaman di bank.
“BPJS sendiri loh yang minta. Jadi mereka mewacanakan minta pinjaman ke bank untuk menalangi tunggakan pembayaran. Bukan rumah sakit, ya,” kata Andi Sudirman.
Selain itu, adik Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini juga menekankan kepada BPJS untuk mengcover kesehatan seluruh warga miskin di Sulsel, yang hingga saat ini belum sepenuhnya dilindungi.
“Saya kantongi data. Masih ada sekitar 300 ribu warga miskin yang belum tercover jaminan kesehatannya. Ini ke depan harus diperhatikan,” tegas Andi Sudirman.
I Made Pujayasa memang sempat membeberkan dalam pertemuan itu salah satu tawaran untuk menyelesaikan keterlambatan pembayaran klaim, yakni BPJS yang akan meminjam uang ke bank. Jadi rumah sakit tidak perlu yang mengambil langkah tersebut.
Dia mengakui memang ada beberapa persoalan yang menyebabkan keterlambatan pembayaran. Karena klaim yang harus dibayarkan melampaui kemampuan anggaran yang disiapkan. Karena itu, BPJS perlu membuat strategi ke depan yang lebih efisien. (rhm/rus)
BPJS Ditenggat Lunasi Tunggakan Awal Maret
