Lelang Kegiatan Pemprov Sulsel Dipastikan Molor

MAKASSAR, BKM — Lelang seluruh kegiatan di lingkup Pemprov Sulsel dipastikan molor. Berdasarkan pantauan pada unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Sulsel, di awal Februari ini, tak satupun pengadaan barang atau jasa yang dilelang.
Padahal, Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah sudah mewanti-wanti agar proses lelang dan tender program atau kegiatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 sepertinya tak diindahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Sulsel, Jumras menyebutkan masih ada beberapa OPD yang belum menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
“Masih ada beberapa yang belum, seperti Dinas Pariwisata. Sebagian lagi belum masukkan paket kegiatan yang akan dilelang termasuk HPS-nya (Harga Perkiraan Sendiri),” kata Jumras usai Rapat Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Sulsel Triwulan IV tahun 2018, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (6/1).
Setelah data RUP dinyatakan lengkap, pihaknya akan mengajukan review ke Inspektorat Sulsel untuk dilakukan kajian. Selanjutnya, jika dinyatakan memenuhi syarat paket pengadaan barang/jasa itu baru dilelang.
“Yang ada saat ini baru satu OPD yang selesai semua itu, Dinas Sosial, yang 58 OPD lainnya belum. Ini sementara diproses di APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) baru dilelang,” jelasnya.
Kepala Bappeda Sulsel, Jufri Rahman menambahkan lelang dan tender yang lambat selalu menjadi akar masalah penyerapan anggaran. Tahun 2018 lalu, dari 59 perangkat daerah realisasi keuangan 94,91% dan fisik 97,92%.
Itu terdiri 516 program dan 6.084 kegiatan, total alokasi yang disiapkan di APBD 2018 sebesar Rp9,673 triliun. Sampai bulan Desember, untuk Keuangan terealisasi Rp9,181 triliun dan Silpa Rp491 miliar.
“Memang tidak bisa 100 persen, 99 persen saja sudah sangat baik. Untuk perbaikan, sekarang sudah dipercepat, untuk segerakan proses lelang, semua sudah masuk dalam SIRUP. Persoalan utamanya sudah masukkan sirup tapi tidak masukkan HPS,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman meminta proses lelang yang biasanya baru dimulai bulan Maret dipercepat. Meski demikian, dirinya menerima laporan masih ada 5 sampai 7 OPD yang belum memasukkan RUP ke SIRUP.
“Supaya lelang cepat dilakukan, perangkat atau Pokja kita bentuk segera. Biasanya Maret baru diinput, sekarang kita minta lebih cepat,” kata Sudirman.
Soal Silpa APBD 2018 yang hampir Rp500 miliar, Wagub akan melakukan evaluasi. Hanya saja, dirinya menyebutkan penyerapan yang besar belum tentu menunjukkan kegiatan yang efektif dan efesien. (rhm)