MAKASSAR, BKM — Stadion Mattoanging mendapat perhatian khusus Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Pasalnya, aset yang tercatat sebagai milik Pemprov Sulsel itu tak pernah memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sehingga dalam waktu dekat, melalui Biro Pengelolaan Barang dan Aset akan dilakukan pembahasan sarana yang dibangun 1957 silam ini.
Tak hanya Stadion Mattoanging, Pemprov juga akan melakukan inventarisasi seluruh aset-aset Pemprov, termasuk venue olahraga lainnya. Sebab, selama ini pengelolaan dilakukan pihak ketiga dan tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Biro Aset Sulsel, Nurlina mengatakan khusus untuk Stadion Mattoanging memang menyimpan sedikit persoalan. Apalagi sudah dikelola Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) selama puluhan tahun dan ada regulasi yang dibuat oleh gubernur Sulsel yang lalu.
“Pengelolaannya tidak ada masuk di PAD, tidak ada pendapatan. Inilah bagian yang akan kita bicarakan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) cari solusi yang tepat mengenai penataan aset di Sulsel,” katanya, akhir pekan lalu.
Menurutnya, regulasi yang ditetapkan pada waktu itu kemudian harus dipertemukan dulu dengan regulasi yang ada saat ini, baru bisa diambil kesimpulan tepat status Stadion Mattoangin. Apakah dialihkan dalam bentuk kerjasama atau sewa lahan.
“Kalau aturannya bisa dikelola oleh Perusahaan Daerah atau pihak lain dalam bentuk kerja sama sewa tergantung yang mana yang mau kita pakai kalau sewa kita lihat berapa nilai kelayakannya,” pungkasnya.
Adapun pertemuan dengan KPK rencananya dilaksanakan tanggal 12 Februari mendatang bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Nurdin Abdullah- Andi Sudirman Sulaiman beserta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan, pihaknya terus lakukan penertiban aset daerah. Termasuk Stadion Mattoanging dan sejumlah aset pemprov peninggalan PON tahun 1957 silam.
Khusus Stadion Mattoanging yang kini dikelola YOSS, Sudirman mengaku secara de jure lahan dan bangunan tersebut merupakan aset Pemprov Sulsel. Sehingga, akan mengambil alih pengelolaan warisan PON keempat tersebut.
“Tapi kita registrasi dulu, kalau tidak salah tanahnya sudah jelas sudah ada kepemilikan pemprov, hanya saja pengelolaannya dikelolah siapa,” pungkasnya. (rhm)