MAMUJU, BKM — Kunjungan kerja rombongan anggota DPR RI komisi V membawa angin segar bagi masyarakat Sulbar. Pasalnya, kelanjutan pembangunan jalan arteri tahap II akan dilanjutkan hingga ke Pelabuhan Belang-Belang.
Kelanjutan pembangunan jalan arteri ini dari anggaran APBN, dan sudah diusulkan kembali kepada kementerian. Kementerian sendiri sudah menyetujui, karena sudah ada multi years. ”Insya Allah akan mendapat restu dari kementerian, rencana kelanjutan arteri dari Kabupaten Mamuju hingga ke Belang-Belang,” kata Enny Angraeni Anwar, Wakil Gubernur Sulawesi Barat di tengah-tengah wawancaranya dalam acara ramah tamah jajaran Pemerintahan Provinsi Sulbar dengan pimpinan anggota Komisi V DPR RI yang berlangsung di Hotel d’Maleo, akhir pekan lalu.
Lebih lanjut dikatakan, terdapat beberapa item rencana pengembangan wilayah di Sulawesi Barat dimulai dari Kawasan Ekonomi Khusus Mamuju, Tapalang, dan Belang-Belang yang potensial (KEK Matabe) yang berfungsi sebagai pusat kegiatan terpadu kepelabuhanan, kebandarudaraan dan nantinya ini akan mampu menopang terhadap peran industri, perdagangan, pergudangan, peti kemas, dan pariwisata.
Selain kawasan ekonomi khusus Matabe (KEK Matabe), rancangan pengembangan wilayah Sulbar meliputi kawasan pendidikan sesuai arahan RT-RW Provinsi Sulbar menetapkan kawasan pendidikan di ibukota Majene, disusul kawasan lahan pertanian berkelanjutan (LP2B) seperti persawahan beririgasi teknis yang dipadu selaraskan dengan perencanaan dan manajemen DAS, berlokasi di Polewali Mandar, Mamuju, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah.
Dilanjutkan, kawasan pariwisata di Kabupaten Mamasa mendukung KSN pariwisata Tana Toraja dan sekitarnya. Kemudian kawasanKkota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak yang mengembangkan Pusat-pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Tobadak atau Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah sebagai pusat pengembangan kota terpadu mandiri agropolitan, serta kawasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Utara, Mamuju Tengah, dan Mamuju dan perkebunan kakao di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
Kehadiran komisi V DPR RI untuk melihat langsung apa saja fasilitas yang dibutuhkan dan masih kurang. ”Tentunya dengan mitra kerja sesuai apa yang kami susun, mudah-mudahan mendapat tanggapan positif dan memberikan sesuatu yang terbaik bagi Sulawesi Barat,” kata Wagub Enny.
Dihadapan rombongan Komisi V DPR RI, Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar mempersentasekan fokus program prioritas pembangunan infrastruktur dan perhubungan Provinsi Sulawesi Barat mulai dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia serta gini rasio.
Ketua Rombongan Komisi V DPR RI, Ibnu Munsir menyampaikan, kunjungan kerja DPR RI Komisi V meliputi tiga daerah, yaitu Provinsi Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sulawesi Barat yang lebih berfokus pada pembangunan infrasruktur.
”Selaku pimpinan saya mempunyai amanah, apa yang menjadi persentase ibu Wagub merupakan fokus kerja-kerja kami. Dan secara cermat kami akan mengikuti apa yang dipaparkan tadi,” pungkasnya
Selain itu komisi V DPR RI ditahun 2019 telah memperjuangkan anggaran APBN bagi pembangunan Sulbar sebesar Rp1 triliun 130 juta berasal dari Kementerian PUPR dan belum termasuk dari kementerian lainnya. Maka dari itu, diharapkan dukungan penuh dari seluruh stakeholder terkait guna memaksimalkan biaya fokus pembangunan infrasruktur di sulbar.
”Ditahun ini, untuk Sulbar kami dari komisi V memperjuangkan anggaran sebesar Rp1 triliun 130 juta bagi Sulbar,” tegas Ibnu Munsir.
Rapat tersebut turut dihadiri Kapolda Sulbar, Brigjen Pol Baharuddin Djafar, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Asisten I Gubernur, Muh Natsir, para anggota DPR RI komisi V dan rombongan Kementerian PU PR, Kabinda Sulbar, Susetyo Karyadi, Perwakilan BI Sulbar, Kasdim 1418 Mamuju, Andi Ismail, para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan perwakilan Pemkab se-Provinsi Sulbar. (ala/mir/c)
Pembangunan Jalan Alteri Kembali Dilanjutkan
