Aktivitas Dewan Makassar dan Sulsel Makin Sepi

MAKASSAR, BKM–Jelang berakhirnya masa jabatan periode 2015-2019, anggota DPRD Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar menjadi perbincangan karena diduga semakin jarang berkantor.
Bahkan dari pantauan BKM, Rabu (20/2), aktivitas di dua gedung wakil rakyat tersebut makin terlihat sepi.
Seperti halnya di DPRD Sulsel dalam sepekan terakhir, kegiatan wakil rakyat sangat sedikit.
Juga belum terlihat pembahasan program legislasi daerah (Prolegda) sebagai instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sulsel, Dr Usman Lonta juga belum memberikan keterangan.
Sementara itu, Komisi D DPRD Sulsel, dalam sepekan sedikitnya sudah tiga kali menggelar rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya. Seperti kemarin, mereka menggelar rapat kerja bersama Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Sulsel.
Rapat kerja tersebut terkait lanjutan rapat konsultasi DPA tahun 2019 dengan beberapa program yang tidak terakomodir.
Hanya saja, dalam rapat kerja bersama Dinas Tarkim Sulsel, anggota Komisi D yang hanya hadir hanya empat orang.
Legislator PAN Sulsel Andi Irwandi Natsir membeberkan, jika pihaknya memang mempertanyakan banyaknya program yang hilang di DPA sementara awanya sudah disepakati dan ada di RKA.”Kenapa ketika pembahasan ada di RKA, tapi ternyata di DPA hilang,” tanya Irwandi.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sulsel, Muh Jabir menjelaskan, bila agenda komisi lain khususnya komisi C sudah rapat kerja dengan mitranya. Sedangkan komisi E nanti senin depan baru rapat kerja dengan mitranya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Makassar juga sudah mulai memperlihatkan kemalasannya berkantor. Apalagi, menjelang pemilihan legislatif (pileg) 17 April 2019, rata-rata hanya satu sampai dua orang saja wakil rakyat yang bertahan di ruang komisi hingga sore.
Dari hasil pemantauan kemarin, di ruang komisi-komisi nampak lowong dari aktivitas kegiatan legislator.
Dua ruangan komisi yakni, Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahaan, dan ruang Komisi D Bidang Pendidikan Kesejahteraan Masyarakat hanya diisi aktivitas staf saja. Itupun hanya dua orang duduk di dalam ruangan.
Sementara dua ruang komisi lainnya seperti Komisi B Bidang Keuangan dan Ekonomi serta Komisi C Bidang Pembangunan pintunya tertutup rapat. Dari luar tak terlihat adanya orang-orang berada dalam ruangan.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Makassar Adwi Awan Umar menyebut, sepinya ruangan komisi-komisi DPRD Kota Makassar karena hampir semuanya anggota legislator yang mencalonkan kembali maju di pileg 2019 sibuk melakukan sosialisasi serta pendekatan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Ini dilakukan sebagai upaya meraup suara pemilih dan lolos dalam kontestasi pileg.
“Iya kalau sepih ruangan komisi-komisi berarti mereka (legislator) pergi kunjungan dan sosialisasi di dapilnya masing-masing. Kan ini sudah menjelang pemilihan juga,” terangnya.
Menurut Adwi, tidak hadirnya anggota legislator masuk berkantor sama sekali tidak mempengaruhi kerja-kerja di DPRD Kota Makassar. Pasalnya, kehadiran anggota-anggota legislator hanya dihitung saat masuk mengikuti rapat-rapat.
“Tidak ada ji pengaruhnya kalau anggota dewan tidak masuk hari ini (kemarin) karena tidak adaji juga rapat. Lagian absensinya anggota dewan tidak ada yang cek atau absen harian. Absennya anggota dewan kalau ada rapat-rapat saja. Tidak seperti DPR RI yang anggota dewannya setiap hari diabsen,” lanjutnya.(arf-rif)