PENGAMAT politik dan pemerintahan Ady Suryadi Culla mengatakan, proses seleksi dan penilaian terhadap calon sekprov memang harus dilakukan secara berkualitas. Bukan hanya melihat kapasitas, kualitas, dan profesionalisme seorang kandidat, namun juga menyangkut rekam jejak.
Ady melihat jika keterlibatan BIN untuk mengetahui rekam jejak calon sangat bagus. Apalagi, yang akan dipilih ini adalah pejabat teras, eselon I yang menjadi pimpinan teras ASN dalam membantu tugas-tugas pemerintahan gubernur maupun wakil gubernur.
“Baguslah BIN terlibat untuk mendapat informasi terkait calon yang diusulkan,” ungkap Ady yang dihubungi tadi malam.
Dia melanjutkan, BIN sebagai lembaga intelijen negara tidak bisa diragukan lagi dalam kerja-kerja intelijen dalam melacak informasi terkait seseorang. Termasuk aktifitas politik dan sebagainya.
Keterlibatan BIN untuk melacak aktifitas keuangan di PPATK juga dipandang perlu guna mengetahui secara utuh calon bersangkutan, apakah memiliki transaksi keuangan yang mencurigakan atau tidak.
Sebab, kata dia, timsel tidak akan sampai pada informasi-informasi yang bersifat personal seperti itu.
“Karena publik kan tidak tahu sepenuhnya terkait rekam jejak para calon. Bukan hanya pengalaman jabatan saja yang dinilai,” jelas dia.
Masyarakat tentu berharap, yang terpilih nantinya adalah yang terbaik dan paling berkualitas.
Walaupun usai dilakukan proses penilaian oleh TPA, hasilnya dikembalikan sepenuhnya kepada gubernur/wakil gubernur, namun dia menekankan, hasil TPA termasuk kerja-kerja investigasi BIN bisa menjadi rekomendasi dan pertimbangan.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah Erbe menilai, bila tim di pusat minta data di BIN, itu urusan internal mereka. Tidak perlu dipublikasikan. ”Bahkan kalau dianggap perlu, minta juga data dari Interpol dan PBB,” cetusnya, Senin (25/2).
Bagi legislator Partai Demokrat ini, pelibatan BIN menjadi indikasi bahwa TPA meragukan legitimasinya sendiri dalam menetapkan pilihan. “Jadi mereka bikin ‘penguatan’ dari awal, bila nanti ada yang persoalkan pilihan yang ditetapkan,” tandasnya.
Hal senada dilontarkan Wakil ketua DPRD Sulsel Yusran Sofyan. Yusran menilai, pelibatan BIN dalam menelusuri calon sekprov terlihat berlebihan.
“Saya kira agak berlebihan jika melibatkan BIN. Soalnya calon sekprov ini punya jejak rekam kerja selama menjabat, tinggal dilihat bobot individunya. Jejak rekam calon itu kan kalau bermasalah terhadap hukum. Dan saya kira calon sekprov itu seleksi awalnya adalah ketaatan hukum. Kalau bermasalah terhadap hukum tidak memungkinkan jadi calon,” ujar legislator Partai Gerindra ini. (rhm-rif/rus)
Ady Bilang Bagus, Pimpinan Dewan Sebut Berlebihan
