Baru 12 Kabupaten/Kota Raih Predikat KLA

MAKASSAR, BKM — Pemprov Sulsel berkomitmen menjadi provinsi yang ramah terhadap anak. Komitmen itu harus dimulai dari kabupaten/kota.
Sayangnya, untuk mewujudkan harapan itu, banyak kendala yang dihadapi.
Dalam beberapa tahun terakhir, kabupaten/kota yang meraih predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA) masih terbatas. Jika tahun 2017 lalu ada delapan kabupaten/kota yang meraih KLA, tahun 2018 lalu hanya bertambah empat daerah menjadi 12. Padahal tahun lalu ada 18 kabupaten/kota yang diusulkan untuk mendapat predikat KLA.
Predikat kabupaten/kota ramah anak itu
diantaranya yang menyandang predikat Pratama, Kota Parepare, Kabupaten Maros, Gowa, Sidrap, Wajo, Soppeng, Sinjai, Bone, Bantaeng, Bulukumba, dan Luwu Utara. Dan baru satu yang menerima penghargaan tingkat Madya, yakni Kota Makassar.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sulsel, Askari, tidak mudah untuk meraih predikat Kota Layak Anak.
“Ada 24 indikator yang harus dipenuhi daerah untuk mendapat predikat KLA,” ungkap Askari.
Beberapa indikator seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 tahun 2011, Sabtu (6/4/2013) antara lain persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran, tersedia fasilitas informasi layak anak, jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, serta sejumlah indikator lainnya.
Tahun ini, ditargetkan seluruh kabupaten/kota sudah bisa meraih predikat tersebut. Karenanya, kata Askari, pihaknya terus melakukan monitoring evaluasi (monev) untuk 24 indikator KLA.
“Kita target semuanya bisa KLA. Indikator KLA itu diantaranya akte kelahiran anak, anak berhadapan hukum dan sekolah ramah anak,” kata Askari akhir pekan lalu.
Dinas PPPA Sulsel juga meminta komitmen pemerintah daerah setempat untuk mewujudkan KLA. Sebab, selama ini masih ada beberapa kabupaten/kota yang terkesan tidak peduli dengan pemenuhan hak-hak anak.
“Masih ada satu hingga tiga kabupaten yang perlu pembinaan khusus. Kita minta mereka siapkan penganggaran dan intensitas pembinaan terutama ke sekolah,” pungkasnya. (rhm)