Arwien-None Digadang Jadi Plt Wali Kota

MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto tak lama lagi akan mengakhiri masa jabatannya. Tepatnya 9 Mei 2019 mendatang.
Sebelum pemilihan wali kota Makassar dihelat tahun 2020 mendatang, posisi orang nomor satu di Pemkot Makassar akan diisi seorang penjabat (pj) dari Pemprov Sulsel.
Pemerintah Provinsi Sulsel punya tugas untuk menggodok dan mempersiapkan usulan tiga nama pejabat eselon II ke Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya,pusat akan menentukan salah satu dari usulan tersebut sebagai pj wali kota Makassar.
Sejauh ini, belum ada pergerakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulsel. Gubernur HM Nurdin Abdullah beralasan, prosesnya tidak terlalu memakan waktu yang cukup lama.
“Kalau pengusulan tidak terlalu lama prosesnya. Sekarang belum ada penggodokan,” ungkap Nurdin.
Kendati demikian, dia mengaku sudah mengadang-gadang beberapa sosok pejabat eselon II Pemprov Sulsel untuk dipertimbangkan apakah memang pantas untuk diusulkan atau tidak.
Dia mengemukakan, menentukan sosok yang tepat untuk memimpin ibu kota Provinsi Sulsel harus melalui kajian dan meminta masukan banyak pihak. Selain itu, ada beberapa kriteria yang harus dimiliki sang calon. Diantaranyapunya konsep kota yang bagus. Terutama dalam menangani kompleksitas persoalan di Makassar, seperti macet, parkir liar, hingga pedestrian jalan.
Pertimbangan lain adalah mampu menyikapi kondisi penyusunan tiga mata anggaran, yakni APBD pokok dan perubahan. Di mana, penjabat nantinya akan menjabat kurang lebih hingga 16 bulan lamanya.
Bahkan, lanjut dia, Makassar akan diperhadapkan dengan kontestasi pilwali di tahun depan. Berlangsung serentak bersamaan beberapa daerah lainnya di Indonesia pada September 2020.
Atas pertimbangan itu, Nurdin Abdullah menegaskan tak mau mengambil risiko dan gegabah dalam menunjuk seorang penjabat. Dia bahkan telah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Kamis (14/3) lalu.
Dua nama yang akhir-akhir ini mencuat dan digadang untuk menduduki posisi penjabat wali kota Makassar. Mereka adalah Andi Arwien Azis yang saat ini menjabat kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, dan Kepala Dinas Pendidikan Irman Yasin Limpo.
Ketika dimintai tanggapannya terkait dua sosok pejabat itu, Nurdin mengatakan masih pikir-pikir dulu dan akan mempertimbangkannya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala BPKD Sulsel Andi Arwien Azis enggan memberi komentar panjang. “Janganmi minta komentarku,” ujarnya singkat.
Dia mengatakan, dirinya hanyalah bawahan yang siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Soal siapa yang akan menjabat sebagai pj wali kota, kata dia, itu adalah kewenangan mutlak pimpinan.
“Tentu Bapak Gubernur punya pertimbangan-pertimbangan khusus siapa yang akan dipilih sebagai penjabat wali kota Makassar,” tandasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo yang dihubungi BKM, kemarin soreng mengaku sedang melakukan peninjauan kesiapan UNBK di Luwu Timur. Ia sama sekali tak mau berkomentar.
Dia sama sekali tak mau mengomentari perihal penjabat wali kota Makassar. Malah, pertanyaan yang diberikan kepadanya dijawab dengan topik lain, yakni soal UNBK. (rhm/rus)