HWDI gelar Workshop Penyandang Disabilitas Perempuan dan Anak

MAROS, BKM — Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Disability Right Advocacy Fund menggelar workshop tentang hak-hak penyandang disabilitas perempuan dan anak bagi stakeholder komunitas adat di Kabupaten Maros, Sabtu (16/3), di Hotel Grand Town Mandai, Maros.
Pertemuan yang diikuti sejumlah kepala desa, kelompok adat dan kelompok bantu diri ini menghadirkan Kepala Dinas DP3A Kabupaten Maros, Lembaga Bantuan Hukum dan dari HWDI Sulsel.
Dalam paparannya, Kepala Dinas DP3A, Muhammad Idrus mengatakan jika pemerintah Kabupaten Maros saat ini sedang serius untuk pendampingan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Maros.
”Pemerintah Maros termasuk yang sangat aktif dalam mengawal perempuan dan anak baik itu pada wilayah pendampingan kasus maupun pemberdayaan dan program yang progender dan anak. Bahkan sampai pada penyusunan anggaran atau pada Musrembang, itu dari kecamatan sampai di kabupaten, ada perwakilan dari perempuan dan forum anak,” ujar Idrus saat membawakan materinya.
Selain itu, bukti keseriusan pemerintah adalah diterbitkannya Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang perlindungan perempuan dan anak. ”Kita sudah ada Perda perlindungan perempuan dan anak. Dan itu kita telah sosialisasikan turun ke masyarakat lewat berbagai program,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua HWDI Sulsel, Maria Un, mengatakan, HWDI sampai hari ini telah melakukan banyak program di Maros. ”Jadi HWDI ini merupakan salah satu organisasi sosial masyarakat penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan. Dalam melaksanakan programnya senantiasa berpedoman pada 3 pilar perjuangan organisasi secara nasional, yaitu gender, advokasi, dan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas,” ujar Mia.
Mia menguraikan, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat utamanya pemangku kepentingan dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan di komunitas dari kekerasan dan diskriminasi, maka ia bersama HWDI Sulawesi Selatan dan AMAN Sulawesi Selatan menggelar workshop tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas Perempuan dan Anak bagi Stakeholder Masyarakat Adat di Kabupaten Maros. (ari/mir/c)