BEDAH RUMAH yang digelar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Makassar bekerja sama dengn Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) adalah bangunannya rapuh, berlantaikan tanah. Temboknya hanya anyaman bambu yang sudah tampak lapuk dan tak ada ruang makan dan ruang tamu, semuanya digabung menjadi satu.
Laporan: JUNI SEWANG
Seperti halnya kondisi rumah milik Latif Dg Nai yang sempat mendapatkan rezeki dibedah oleh Pemerintah Kota Makassar.
Latif kepada penulis bahkan bersyukur dan berterima kasih ke Pemerintah Kota Makassar yang telah ‘menyulap’ rumahnya dari tidak layak menjadi sudah sangat layak.
Bahkan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto turun langsung melakukan peresmian bedah rumah menjadi Apartemen Lorong (Aparong).
Menurut Latif kepada penulis, ia memiliki enam orang anak dimana dari keenam anaknya sisa satu yang menemaninya di rumah, kelima anaknya sudah berkeluarga. Semasa sehat, Latif Dg Nai bekerja sebagai tukang cat, profesi sebagai tukang cat ia tekuni dan diikuti ke enam anaknya. Dari keenam anaknya, seluruhnya menikmati tingkat pendidikan hanya hingga Sekolah Dasar saja.
“Lamami meninggal mamanya kodong, masih kecil kecil anak anak, enam enamnya sekolahnya sampai selesai SD, karena pekerjaanku cuma buruh cat, kalau ada rumahnya orang minta di cat kan dulu saya ajak anak anak bantu, akhirnya semua ikut ikutan jadi tukang cat,” kata Latif Dg Nai.
Latif juga tak lupa berterima kasih ke para ketua RT-RW, Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan yang banyak memberikan dukungan akhirnya rumahnya dibedah.
“Pembongkaran dilakukan selama tujuh hari. Rumahku jadi layak. Selama dibongkar numpang di rumah tetangga. Alhamdulillah saya bersyukur, tidak ada biaya yang saya keluarkan. Saya kaget, ini Lailatul Qadar bagi saya, saya dan anak anak sangat berterimakasih dibuatkan rumah layak beserta isinya,” tutur Alif Dg Nai.
Dari program ini, satu orang warga dari tiap-tiap perwakilan kecamatan akan mendapatkan bantuan bedah rumah tersebut.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Makassar, Hamka, pertimbangan warga yang berhak menerima program Aparong, ialah warga berpenghasilan rendah (MBR), memiliki rumah tidak layak huni dan lahan milik sendiri atau bersertifikat.
“Ini murni untuk masyarakat MBR, dari hasil konsultasi RW, RT, Lurah dan Camat setempat. Serta hasil survei IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) dan Dinas Perumahan,” kata Hamka.
Nilai anggaran rumah layak huni, kurang lebih Rp50 juta untuk satu unit dan Aparong ini sudah dilengkapi dengan listrik, air, kursi, tempat tidur dan dapur.
“Begitu lengkap semua surat surat, keterangan tidak mampu ke RT/RW, sama foto kondisi rumah kita seperti apa. Aparong 1 kecamatan 1 unit, kita buatkan rumah layak hanya dengan Rp 50jt, dua kamare tidur, ruang tamu, satu kamar mandi, dengan luas bangunan 7 meter panjang, 5 meter lebar depan, 3 meter lebar bangunan, kita ambil konsep dari pak Wali, dengan biaya keseluruhan Rp50 jt untuk bangunan dan prabot, sedangkan standar rumah sederhana sehat Rp140,” tutur Hamka.(*)