NA Minta Makassar Atasi Penyakit Kota

MAKASSAR, BKM — Kota Makassar telah menjadi barometer di Sulsel dan kawasan timur Indonesia. Diharapkan, dengan peranan ini bisa mendorong daerah lain ikut lebih maju dan berkembang. Termasuk fenomena atau gejala-gejala penyakit kota dapat diatasi.
Penyakit kota yang dimaksud cukup banyak. Di antaranya parkir liar dan penataan parkir yang semrawut, pedagang kakilima, bangunan liar, dan masih banyak lagi.
“Kita ketahui bahwa Makasssar ini adalah barometer Sulsel, bahkan kawasan timur Indonesia. Dan saya berharap fenomena atau gejala-gejala penyakit kota yang sudah muncul sekarang ini, mohon menjadi perhatian dan diakomodir dalam penyusunan RKPD,” kata Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah (NA).
Hal itu disampaikanya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2020 di Hotel Claro, Senin (25/3).
Ia menyampaikan Kota Makassar begitu pesat pertumbuhannya. Ia berharap bahwa kota Makassar ini akan semakin nyaman untuk ditinggali dan dalam kondisi damai.
“Kita lihat pertumbuhan jalan lebih kecil dari pertumbuhan kendaraan. Ini dibutuhkan sebuah strategi untuk menyelesaikan persoalan. Kita lihat kemacetan bukan karena kepadatan kendaraan, tetapi karena parkir di jalan yang begitu mengganggu,” sebut NA.
Solusi yang dapat dihadirkan, menurutnya, adalah menyiapkan tempat parkir umum yang berbayar. Sehingga tidak lagi ada kendaraan parkir di jalan.
NA pada kesempatan ini mendorong kebijakan provinsi dan kota Makassar dapat sinergi. Musrembang ini dinilainya dapat menyatukan visi dalam rangka mendorong percepatan penyiapan layanan-layanan publik dan fasilitas publik. Sehingga menyampaikan visi-misi Sulsel pada Musrembang ini.
Pada RPJMD Sulsel Tahun 2018-2023 memiliki visi, yaitu Sulsel yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Salah satu misinya adalah mewujudkan pemerintah yang berorientasi melayani dan inovatif.
Seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia sekarang berlomba-lomba untuk meraih investasi sebesar-besarnya.
“Karena kita paham investasi adalah penopang peningkatan pendapatan daerah. Kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Dan ketiga adalah akan memacu pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya.
Gubernur juga mengapresiasi kinerja wali kota dan jajarannya. Lima tahun Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto telah memberikan pelayanan yang sangat baik. Sulsel juga terus berbenah memberikan kemudahan dan penyederhanaan izin.
Wali Kota Makasaar Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan, Musrenbang yang diselenggarakan Bappeda sangat menarik. Karena melalui event yang diselenggarakan mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota, warga mampu memberikan apa yang menjadi kebutuhan.
“Saya kira ini menarik, karena Pak Gubernur sudah menawarkan perencanaan dari pemerintah provinsi yang berkesinambungan,” ungkap Danny, sapaan akrabnya.
Ia juga mengaku, melalui musrenbang yang selama ini diselenggarakan, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih percaya diri, serta bagaimana meningkatkan penataan pembangunan di Kota Makassar, khususnya di lorong-lorong.
“Kami sudah mulai menata masyarakat miskin yang ada di lorong-lorong. Mereka sudah self confident lebih bagus, kemudian bergerak. Itu kan fisik yang kami yang dititikberatkan ke lorong,” ujarnya.
Kepala Bappeda Kota Makassar Andi Hadijah Iriani mengatakan, musrenbang kali ini dilakukan sebagai upaya penajaman usulan untuk menentukan program kerja 2020.
Apalagi, kata Iriani, pilkada serentak 2018 lalu tidak menghasilkan kepala daerah terpilih dalam dua tahun ke depan. Sehingga tahun 2020 memdatang, Pemkot Makassar tidak memiliki dokumen RPJMD yang memuat visi dan misi wali kota.
“Kita juga tidak memiliki restra sebagai pijakan dalam merumuskan program dan kegiatan, serta pagu indikatif,” kata Iriani.
Meski pemerintah kota tidak memiliki wali kota defenitif pada 2020 mendatang, perencanaan dan pembangunan tidaklah berhenti. Iriani menyebut, proses perencanaan dan pembangunan nantinya akan berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, RPJPD Makassar tahun 2005-2025.
Selanjutnya Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang SPM dan SDGs, serta Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.
“Tentu program kita juga sesuai arahan Kemendagri dan pemerintah provinsi. Paling utama program kita nantinya dapat mendukung visi misi Kota Makassar 2005-2025, yakni Makassar sebagai kota maritim, niaga, pendidikan, budaya dan jasa yang berorientasi global, berwawasan lingkungan dan paling bersahabat,” ucap Iriani.
Iriani menjelaskan, ada ribuan usulan dalam Musrembang ini. Semuanya jelas tidak bisa direalisasikan semua. Karena usulan harus disesuaikan dengan RPJMD dan RPJPD.
Namun usulan paling banyak dari masyarakat dalam Musrembang kali ini adalah infrastruktur. Di mana SPMnya adalah sanitasi dan air bersih.
“Banyak yang diusulkan masyarakat mengenai sanitasi dan air bersih. Karena pembangunan drainase dan jalan sementara dikerjakan, dan dan ada juga yang telah dikerjakan. Bukan jalan dan jembatan,” jelas Iriani.
Ribuan usulan ini, dikatakan Iriani, selanjutnya akan direkap. Semuanya akan diseleksi dan disesuaikan dengan anggaran pemerintah kota untuk dilaksanakan 2020 mendatang.
(rhm-nug/rus)