Anggaran Pemilukada Rp10,6 M

MAKASSAR, BKM–Meskipun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Makassar masih lama, Badan Pengelola Keuangan dan Aset memproyeksikan anggaran Pemilukada pada tahun 2020 mendatang sebesar Rp100,6 Miliar.
Hal tersebut diakui Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA), Taslim Rasyid saat dikonformasi.
Taslim mengatakan, anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 tersebut akan dibahas selama dua kali yakni pembahasan anggaran perubahan 2019 dan pembahasan anggaran pokok 2020.
“Kita akan bahas diperubahan 2019 dan anggaran pokok 2020 dan itu kita sudah siapkan juga,” katanya.
Menurut Taslim, adapun menjadi alasan anggaran penyelenggaraan Pilkada Kota Makassar. Kata Taslim, ada banyak kegiatan yang akan dilakukan KPU sebelum pendaftaran Calon Walikota dibuka.
“Tidak menutup kemungkinan sudah ada kegiatan untuk Pilwalkot, akhir tahun ini, untuk akan dibahas pada anggaran perubahan 2019,” kata Taslim.
Ia juga mengaku penyediaan anggaran tersebut, meliputi anggaran keamanan, termasuk anggaran Panwaslu dan beberapa anggaran lainnya.
“Annggarannya itu, cukup besar, kenapa besar begitu, karena penyelenggaraaan Pilkada terdiri beberapa termasuk keamanan dan beberapa lainnya,” tambahnya.
Sebelumnya Taslim Rasyid menuturkan anggaran Pilkada 2020 tidak jauh beda dengan anggaran penyelenggaran Pilkada 2018.
“Tahun 2018 anggaran penyelenggaraan Pilkada Kota Makassar yang kita salurkan Rp100,6 Miliar sesuai proposal yang diajukan KPU, Bawaslu dan Forkompinda ke BPKAD,” tukasnya.
Menurut Taslim, anggaran penyelenggaraan Pemilukada 2020 mendatang tidak jauh beda dengan anggaran Pemilukada 2018.
“Anggaran ini kita masih proyeksikan tapi saya kira tidak jauh beda dengan tahun kemarin,” ungkapnya.
Lebih jauh Taslim mengatakan, karena anggaran tersebut sifatnya masih diproyeksikan karena masih menunggu proposal yang diajukan, anggaran tersebut bisa saja berkurang atau lebih.
“Ini kan masih proyeksi, bisa saja kurang, namun sebelum kita menerima proposal paling tidak kita menyiapkan anggaran, tapi anggaran 2018 juga bukan menjadi patokan, tergantung proposal dari pihak terkait,” ucapnya.(nug/war/c)