MAKASSAR, BKM — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2019 sebesar Rp140 triliun atau naik dari tahun 2018 yang dipatok Rp123,8 triliun.
Dari nilai tersebut, lebih separuhnya akan diprioritaskan untuk membantu para nelayan, peternak, hingga petani.
Di Sulsel sendiri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) telah merilis data, target perbankan bisa menggelontorkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp13 triliun tahun ini.
Khusus untuk Sektor Perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, Sulkaf S Latif menyebutkan, KUR di sektor itu setiap tahun dikucurkan, namun disesuaikan dengan permintaan masing-masing.
“Kalau KUR sektor perikanan itu ada, cuma tahun ini saya belum dapat laporannya. Yang jelas disesuaikan dengan permintaan,” kata Sulkaf
Dia mengakui, kucuran KUR tersebut sebenarnya tidak berimbang karena lebih banyak ke pengolahan dibandingkan budidaya dan tangkap.
“Sektor ini memang lebih banyak ke pengolahan, sedangkan budidaya dan tangkap masih kurang, makanya diharapkan tahun ini bisa lebih baik lagi angkanya,” imbuh Sulkaf
Seperti diketahui, sektor perikanan merupakan salah satu dari sektor ekonomi kerakyatan yang mendapatkan KUR, selain sektor perkebunan dan peternakan, sejak 2015.
Bahkan, beberapa waktu lalu sebanyak 6.204 nelayan mendapat bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nilai Rp 201,2 miliar yang diberikan di enam provinsi. Pemerintah secara serentak telah meluncurkan KUR di sektor perikanan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Enam provinsi penerima KUR perikanan tersebut antara lain Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tenggara. (rhm)