MAKASSAR, BKM–Tugas dan tanggung jawab selaku ketua RT dan RW bukan hal yang ringan, karna mengurus dan memfasitasi segala kepentingan masyarakat mulai dari interaksi sosial, kesehatan, lingkungan, kamtibmas, prosedur administrasi pemerintahan dan bahkan urusan tipiring.
Namun disisi lain tidak menjadi perhatian khusus dari pemerintah atas tugas-tugas yang diembannya. “Dari dasar inilah maka saya selaku anggota dewan kala itu mengusulkan ke Walikota yang waktu itu masih dijabat Ilham Arief Sirajuddin (IAS) agar kiranya RT dan RW diberi insentif dari Pemerintah Kota,”ujar calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Perindo H Nasran Mone, Kamis (4/4).
Bak gayung bersambut, IAS menerima usulan Nasran Mone untuk pemberian insentif bagi RT dan RW. Maka dianggarkanlah dana insentif RT/RW yang awal mulanya RT mendapat insentif Rp50 dan RW Rp75 ribu serta LPM mendapat anggaran 10 juta setiap tahun
Mengingat memang kala itu PAD Kota Makassar masih rendah masih di kisaran ratusan milyar. Saat sekarang insentif RT/RW sudah di kisaran 1 juta dan ini dinilai wajar karna PAD sudah tembus di jumlah trilyun rupiah. Hanya saja para RT dan RW dibebani 9 indikator yang harus dilakukan oleh para RT dan RW dan itu cukup berat dilaksanakan sehingga tidak semua yang bisa memenuhi pelaksanaan indikator tersebut, “Padahal dari awal pencalonan Danny Pomanto menjadi Walikota yang insentif dijadikan jualan politik tidak pernah di utarakan soal adanya 9 indikator yang harus di laksanakan jika RT/RW mendapatkan insentif 1 juta yang banyak di utarakan jika PAD tembus di 1 trilyun lebih maka RT/RW diberi insentif 1 jt,”jelas Nasran.
Saat sekarang tidak sedikit RT dan RW mengeluhkan dengan adanya indikator sebagai persyaratan untuk pemenuhan insentif. Selain keluhan itu, saat sekarangpun sesuai issu yang berkembang para RT/RW, Lurah dan Camat mendapat tekanan untuk mengkondisikan masyarakat memilih Caleg-caleg tertentu terutama untuk Caleg DPR-RI. “Issu ini yang tengah beredar di tengah tengah masyarakat. Melalui kesempatan ini saran buat penyelenggara pemilu agar para Lurah dan Camat di awasi dengan ketat. Jangan sampai issu menjadi kenyataan, padahal Lurah dan Camat selaku pembina politik di wilayahnya mesti senantiasa menjaga stabilitas dan netralitas agar keadaan dan keamanan dapat berjalan kondusif, aman dan lancar pilpres dan pilcaleg di Kota Makassar,”pungkas mantan Legislator Partai Golkar Makassar ini. (rif)
Penggagas Insentiv RT/RW Optimis ke Senayan
