MAMUJU, BKM — Minimnya perhatian pemerintah dalam melindungi para nelayan, termasuk para nelayan di Kabupaten Mamuju. Permintaan tersebut disampaikan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Mamuju bersama Komunitas Mahasiswa Untuk Kedaulatan Rakyat (Komkar) dan Mahasiswa Peduli Ekonomi Rakyat (Maper) saat menggelar aksi demonstrasi di simpang lima kota Mamuju, akhir pekan lalu.
Selain meminta pemerintah melindungi para nelayan, para mahasiswa ini juga menuntut pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan para nelayan. Mereka menilai, kalangan nelayan makin terpinggirkan karena tidak mampu bersaing secara gagasan maupun ekonomi sehingga menimbulkan kemelaratan.
Irfan selaku koordinator mahasiswa, menyampaikan, sektor perikanan salah satu sektor yang sangat penting dalam mendorong pembangunan perekonomian nasional untuk kesejahteraan rakyat. Tapi disektor perikanan, tidak ada perhatian serius oleh pemerintah. Sehingga sektor perikanan makin terpuruk dan terbelakang.
Oleh karena itu, Irfan meminta agar UU Nomor 07/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan pemerintah. Karena tujuannya sangat jelas. Yaitu kemandirian, kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan yang harus dijalankan pemerintah.
Para mahasiswa ini menilai, dinas kelautan dan perikanan di Sulbar telah gagal. Karena banyak tempat pelelangan ikan (TPI) yang tidak beroperasi. Sehingga menciderai pendapatan nelayan. Ini jadi persoalan serius bagi pemerintah setempat, karena pengepul bebas memainkan harga ikan.
Mahasiswa menuntut adanya perhatian pemerintah terkait kemandirian dan kesejahteraan nelayan. ”Kami juga menuntut stop impor garam dan ikan, berdayakan petambak Sulbar dan berikan pendidikan kepada nelayan Sulbar,” tegasnya. (int)
Pemerintah Diminta Lindungi Nelayan
