MAKASSAR, BKM — Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di awal tahun 2019 melambat. Sampai bulan Maret, realisasi fisik dan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 baru 5,27 persen.
Total anggaran di APBD 2019 sebesar Rp9,898 triliun yang dikelola 57 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan persentase 5,27 persen, artinya baru Rp521 miliar lebih anggaran yang digunakan oleh Pemprov Sulsel.
Di tiga bulan pertama, pengeluaran masih didominasi belanja tidak langsung. Data Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), sampai awal April ini sudah dibelanjakan Rp555 miliar atau 8,10 persen dari total belanja tidak langsung Rp6,849 triliun.
“Yang ada saat ini baru pengeluaran rutin, seperti pembayaran gaji dan tunjangan,” kata Kepala BPKD Sulsel, Andi Arwien Azis, kemarin.
Sementara untuk belanja langsung baru beberapa yang dilelang. Hal ini disebabkan, proses pengajuan lelang mengalami perubahan aturan.
Di laman resmi http://lpse.sulselprov.go.id sudah ada 68 paket pengadaan barang/jasa yang dilelang. Sembilan paket diantaranya sudah ditender, sementara sisanya masih dalam proses.
Kepala Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Sulsel, Jumras menyebutkan ada beberapa usulan paket yang dikembalikan oleh pokja karena syarat administrasi belum lengkap.
Selain masalah administrasi, usulan paket dari masing-masing OPD juga harus direview terlebih dahulu oleh Inspektorat Sulsel. Setelah proses review inilah baru paket pengadaan barang/jasa bisa dilelang.
“Sudah ada beberapa yang kita lelang. Memang ada yang dikembalikan, seperti paket perencanaan rest area karena masalah penganggaran dan kejelasan lahan,” katanya. (rhm)
Triwulan I, Penyerapan APBD Baru 5,27 Persen
