MAKASSAR, BKM — Melewati triwulan pertama tahun ini, realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulsel 2019 masih berjalan sangat lambat. Dalam APBD 2019, Pemprov Sulsel mengelola sebesar Rp9,898 triliun anggaran belanja yang dibagi ke 57 organisasi perangkat daerah (OPD).
Namun serapan belanja tidak langsung baru mencapai 5,27 persen. Mirisnya, untuk belanja langsung penyerapan belum ada sama sekali.
Data dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), sampai awal April ini sudah dibelanjakan Rp555 miliar atau 8,10 persen dari total belanja tidak langsung sebesar Rp6,849 triliun. Realisasi belanja masih didominasi pengeluaran rutin.
Sedangkan belanja langsung, sejauh ini sebagian kecil masih dalam tahap dilelang, dan lainnya bahkan belum dilelang sama sekali. Seperti diketahui, melalui laman resmi http://lpse.sulselprov.go.id, baru 68 paket pengadaan barang/jasa yang dilelang. Sembilan paket di antaranya sudah ditender, dan lainnya masih proses pratender.
Menanggapi perlambatan serapan anggaran itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah geram. Dia menyayangkan kinerja anak buahnya yang tidak serius menyusun dan melakukan lelang seluruh program kerja pemerintah.
“Ini indikator bahwa memang kita sudah memberikan kesempatan kepada mereka-mereka itu, tapi ternyata mereka tidak mampu,” ketus Nurdin ditemui seusai mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di GOR Sudiang, Rabu (10/4).
Nurdin menegaskan, dirinya akan mengambil langkah tegas dan mengevaluasi seluruh pimpinan OPD yang tak mampu mengoptimalkan pelaksanaan program kerja pemerintah. Dia menilai, sejumlah oknum pejabat masih mencoba bermain-main terhadap pelaksanaan sistem yang dibuat saat ini.
“Yang pasti saya akan mengambil langkah-langkah lebih untuk mempercepat itu. Saya sudah memberi kesempatan, tapi memang mereka bermain-main semua, termasuk yang teknis. Kita akan evaluasi. Bukan hanya evaluasi, tapi akan diamputasi semua itu,” tegasnya.
Nurdin mengaku, selama ini pihaknya tak banyak mencampuri proses perencanaan dan lelang di tiap OPD. Dengan harapan, seluruh perangkat kerja di pemerintahan dapat bekerja secara mandiri.
Sejumlah perubahan pada sistem lelang mengacu kebijakan sejauh ini kerap menjadi alasan keterlambatan. Namun Nurdin menegaskan, ASN harus menggenjot diri beradaptasi.
“Kita ingin kemandirian tanpa intervensi. Tapi kalau caranya seperti ini tidak bisa ditolerir. Kalau sistem, ah engga. Sistem bisa kita sesuaikan kok. Mereka cuman bermain-main,” pungkasnya.
Sementara Kepala Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulsel Jumras mengatakan, keterlambatan realisasi serapan angaran disebabkan beberapa faktor. Salah satunya dengan perubahan sistem lelang. Beberapa usulan paket terpaksa dikembalikan oleh pokja, lantaran tak memenuhi syarat administrasi.
Molornya proses lelang juga disebabkan persyaratan baru sebelum tender. Seluruh usulan paket yang diserahkan OPD mesti melalui proses review oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Sulsel.
“Sudah ada beberapa yang kita lelang. Memang ada yang dikembalikan, seperti paket perencanaan rest area karena masalah penganggaran dan kejelasan lahan,” ujarnya. (rhm/rus)
NA: Kita Amputasi itu yang Main-main
