MAMUJU, BKM — Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mamuju, H Suaib, melakukan rapat dan mengukuhan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Mamuju tahun 2019 di ruang pola lantai III kantor bupati Mamuju, Rabu (10/4). Pengukuhan dilakukan Sekkab kepada 170 peserta yang terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Mamuju.
Fajar selaku ketua panitia pengukuhan, mengatakan, tujuan pelaksanaan rapat dan pengukuhan tim kewaspadaan dini untuk mendorong kestabilan, keamanan, dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah, serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.
Pengukuhan ini dilakukan berdasarkan Permendagri No 2 tahun 2019 yang menjadi rujukan pembentukan tim kewaspadaan dini daerah adalah adanya upaya untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap upaya atau tindakan yang dinilai dapat mengancam keselamatan dan keutuhan bangsa, membangun pola pengawasan yang dimulai dari masyarakat.
Sekkab Mamuju, H Suaib, menyampaikan, kalau di zaman revolusi diperhadapkan pada tantangan, ancaman dan gangguan yang lebih bersifat konkret. Berbeda halnya di zaman moderen dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat saat ini.
Tantangannya lebih pada hal yang tak kasat mata. Namun justru lebih berbahaya. Karena dapat mengubah pola pikir masyarakat luas. Seperti adanya penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial ataupun ujaran kebencian yang juga akan sangat mempengaruhi pola pikir dan sangat berpotensi menjadi ancaman nyata terhadap keutuhan bangsa,
”Olehnya itu, melalui kesempatan ini saya mengajak kita semua utamanya formatur tim kewaspadaan dini daerah, agar dapat lebih meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan untuk melakukan deteksi potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Terlebih lagi beberapa waktu ke depan kita akan menggelar pesta demokrasi pemilihan umum. Ini juga harus menjadi perhatian kita karena disetiap momentum politik tentu akan ada dinamika yang harus tetap kita waspadai bersama,” pungkasnya.
Selain itu, Sekkab juga mengingatkan tak lama lagi pelaksanaan pesta demokrasi diselenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif DPD, DPR RI, DPRD provisni, dan DPRD kabupaten/kota.
”Janganlah proses demokrasi ini merusak dan membuat celah baru yang dapat mengusik kebhinekaan. Karena pesta demokrasi harusnya adalah menjadi wadah untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Bukan ajang untuk menebar perbedaan dan permusuhan. Dan yang terpenting adalah gunakan hak pilih kita semua pada tanggal 17 April 2019, dan jangan Golput. Karena masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai sangat bergantung pada apa yang kita pilih,” tegas Suaib. (ala/mir/c)