Kekuatan Partai, Gerakan Politik, dan Klan

PENGAMAT politik Dr Arief Wicaksono menilai, bahwa manakala hampir semua keluarga NH, IYL, dan AAN tumbang di pileg 2019, maka mungkin memang sudah saatnya warga Sulawesi Selatan untuk memberikan peluang bagi munculnya calon tokoh-tokoh baru. Calon pemimpin-pemimpin baru.
“Tidak terpilihnya keluarga figur-figur populer di Sulsel, juga sebenarnya bisa dimaknai sebagai cara rakyat menentukan pemimpinnya. Itu relevan dengan peluang lolosnya keluarga NA ke parlemen, tentu saja jika prediksi itu benar,” ujar Arief, kemarin.
Tapi di sisi lain, menurut dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Unibos ini, menilai mungkin ada benarnya juga kata beberapa caleg yang mengatakan tidak mau diidentikkan dengan capresnya. Karena capresnya relatif tidak bisa diterima masyarakat.
“Kemungkinan berikutnya, bisa juga keluarga Pak NH, IYL, AAN, dan Pak NA dari awal memang fokus untuk bekerja sendiri atau bersama partai masing-masing,” ucapnya.
Dosen politik UIN Alauddin Dr Firdaus Muhammad mengemukakan, sebaran tokoh yang maju caleg cukup merata sehingga kontestasi makin ketat. Peta politik partai juga berubah, yakni Golkar, Gerindra, dan Nasdem. Nasdem menggeser Demokrat. Peta kursi DPRD Sulsel juga berubah.
“Ketokohan caleg dan kekuatan partai jadi penentu. Potensi lolosnya anak pejabat dilatari kekuatan partai dan gerakan politiknya. Tentu juga faktor klannya,” ujar Firdaus.
Sementara dosen politik Unismuh Makassar Dr Luhur A Prianto menilai, pemilu kali ini membuat sirkulasi elit dan klan politik lokal menjadi berubah. Beberapa klan politik tradisional mulai terhempas dari persaingan dengan politisi baru.
“Patronase kekuasaan dengan menggunakan infrastuktur kekuasaan tidak selalu berhasil. Keluarga-keluarga politik dan kerabat kepala daerah banyak yang gagal,” ujar Luhur.
Tak hanya itu, Luhur menilai jika perubahan preferensi memilih dan sikap pemilih yang lebih otonom membuat klan politik itu tidak cukup berdaya. Di samping faktor politik uang tentunya, yang masih massif terjadi.
“Demokrasi elektoral yang berkualitas memang mensyaratkan terjadinya mobilitas vertikal dan horizontal, sehingga lahir elit politik baru dari persaingan yang fair dan kompetitif,” pungkas Luhur. (rif)