MAKASSAR, BKM — Terjawab sudah siapa yang akan menjadi penjabat (pj) wali kota Makassar. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memilih Iqbal Suhaeb untuk posisi tersebut.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulsel ini berhasil menyisihkan dua nama calon lain yang diajukan oleh gubernur. Mereka adalah Staf Ahli Gubernur Denny Irawan, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulkaf Latief.
Iqbal yang pernah menjabat sebagai kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel, akan menggantikan Moh Ramdhan Pomanto yang berakhir masa jabatannya 8 Mei esok. Posisi tersebut akan ditempati Iqbal selama 20 bulan.
Kepastian mantan kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sulsel ini menjadi orang nomor satu di Makassar, diperoleh dari penyampaikan langsung Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah. Ia menginformasikan hal tersebut melalui pesan di Whatsapp (WA).
Nurdin mengatakan, nama Iqbal Suhaeb yang disetujui oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menjadi pj wali kota Makassar. Untuk pelantikannya, Nurdin mengatakan akan mencari waktu dan momen yang baik.
Jika pelantikan belum digelar, sementara masa jabatan Danny Pomanto sudah berakhir, Pemprov Sulsel akan menunjuk Sekkot Makassar Muh Anshar sebagai pelaksana harian (plh) terlebih dahulu.
“Pak Iqbal Suhaeb yang disetujui. Saya juga baru dapat SK-nya. Kita cari waktu yang baik (untuk jadwal pelantikan). Nanti Sekda (Sekkot Makassar) yang jadi pelaksana harian dulu,” ungkap Nurdin, Senin (6/5).
Kendati gubernur sudah membocorkan nama pj wali kota Makassar ke wartawan, namun informasi terkait hal itu belum sampai ke Biro Pemerintahan selaku leading sektor yang mengurus masalah pelantikan penjabat.
Kepala Biro Pemerintahan Hasan Basri Ambarala yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin sore mengaku masih belum dapat informasi ataupun perintah untuk mempersiapkan pelantikan.
“Hingga saat ini belum ada perintah untuk mempersiapkan proses pelantikan,” kata Ambarala.
Biasanya, lanjut dia, seminggu sebelum pelantikan, SK pejabat yang akan dilantik sudah turun. “Tapi sampai sekarang belum ada informasi apa-apa yang kami peroleh,” imbuhnya.
Jika melihat kondisi yang ada saat ini, di mana hingga H-2 masa jabatan Wali Kota Danny Pomanto belum ada informasi terkait penggantinya, kemungkinan besar akan ditunjuk plh.
“Sepertinya akan ada pelaksana harian yang akan mengisi kekosongan jabatan selama beberapa hari. Plh otomatis akan dijabat oleh sekkot Makassar,” ungkap Ambarala.
Sudah Punya Feeling
Ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/5), Kepala Balitbangda Sulsel Iqbal Suhaeb mengaku belum mendapat informasi apapun soal nama yang dipilih menjadi penjabat wali kota Makassar. “Saya belum ada informasi,” ujarnya.
Namun, saat BKM mengemukakan jika gubernur sudah menyebut namanya untuk posisi tersebut, dia pun angkat bicara. “Karena itu sumbernya dari Bapak Gubernur, terima kasih sudah dipercaya. Ini amanah yang berat dan Bapak Gubernur sudah percayakan kepada saya,” kata Iqbal.
Dia mengakui, sejauh ini belum ada persiapan yang dilakukan. Termasuk soal jahit baju untuk digunakan saat pelantikan.
“Kalau persoalan itu, saya tunggu koordinasi dari Biro Pemerintahan dan instansi terkait di Pemkot Makassar,” ungkapnya.
Iqbal mengaku, sejak awal, saat presentasi program di hadapan gubernur bersama dua kandidat calon pj wali kota lainnya, dirinya sudah punya feeling akan terpilih.
“Sejak saya buat presentase awal, perasaan ke sana sudah ada. Dan sampai sekarang tidak berubah perasaan itu,” katanya sambil tersenyum.
Selain itu, dibanding dua calon lainnya, Iqbal memang dinilai paling memenuhi syarat. Pangkatnya sebagai pamong sudah IVd.
Diapun membeberkan beberapa penekanan yang akan menjadi perhatiannya saat menjadi penjabat wali kota Makassar. Dirinya harus selalu berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel, dalam hal ini Gubernur Sulsel terkait tugas-tugas yang diembannya.
Program yang digagas dan dilaksanakan Pemkot Makassar harus bersinergi dengan Pemprov Sulsel. Sebab dia menyadari jika dirinya memimpin di masa transisi. Karena itu semua harus berjalan mulus. Termasuk suksesi kepemimpinan yang akan digelar tahun depan.
Dia mengaku banyak persoalan dan problematika yang dihadapi Makassar sebagai ibu kota provinsi. Mulai masalah kebersihan, kemacetan, pedagang kaki lima, dan lainnya.
Namun, secara sederhana dia mengatakan penyelesaian persoalan di Kota Makassar intinya terletak pada konsistensi dalam melaksanakan program.
”Persoalan di Makassar, sebenarnya dari konsistensi saja. Kalau terus menerus dilaksanakan, pasti akan tertangani,” tandasnya. (rhm/rus)