TAKALAR, BKM — Momen menyambut bulan suci Ramadan 1440 H, Pemerintah Kabupaten Takalar mengadakan acara tausiyah dengan penceramah H Hasanna Lawang, dosen Pascasarjana UMI Makassar.
Di depan bupati dan anggota Forkopimda, kepala OPD, camat, Kades dan lurah serta pimpinam Ormas, Ustadz Hasanna mengajak untuk menghidupkan hati dengan cara puasa yang benar, banyak berdzikir, tilawah dan menghayati Al Quran serta ibadah sunnah lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, bupati Takalar menekankan perlunya meningkatkan kepedulian pada fakir miskin. Dan seluruh elemen pemerintah untuk bekerja keras membuat langkah-langkah penanggulangan kemiskinan mulai dari pembenahan data yang disebut basis data terpadu, data KK yang miskin harus akurat dan diperbaharui setiap tahun.
Namun bupati Takalar menyayangkan basis data terpadu (BDT) tak pernah diperbaharui selama dua tahun ini. Pendataan terakhir dilakukan pada tahun 2016. ”Sebenarnya BDT ini bisa diperbaharui asal ada kesungguhan dari pihak dinas sosial, camat sampai ke desa dan kelurahan. Mestinya Dinsos dan pihak kecamatan harus turun langsung membersamai desa dan kelurahan, membimbing cara memperbaharui data kemiskinan,” kata bupati Takalar, Senin (6/5).
Olehnya itu, di depan para pimpinan OPD dan kader-kader ormas, bupati Takalar berharap kerjasama dan bantuan Ormas untuk bisa membersamai pemerintah dalam memperbaharui data kemiskinan.
”Saya bahagia pimpinan dan kader Ormas hadir di sini. Karena saya berharap kita bergandengan tangan membantu pemerintah memperbaharui data kemiskinan. Dalam surat edaran verifikasi data kemiskinan, selain unsur pemerintah daerah, kepolisian dan TNI disebutkan agar juga melibatkan Ormas dan publik untuk memverifikasi kemiskinan. Momen Ramadan, momen tarwih dapat digunakan untuk mengumumkan dan menempel KK yang masuk basis data kemiskinan, sehingga bisa dikoreksi bersama siapa yang belum masuk dan siapa yang sebenarnya sudah tak memenuhi persyaratan,” papar H Syamsari.
Bahkan, bupati Takalar memberi warning pada kesempatan itu kepada pihak Dinsos, camat maupun Kades dan lurah. ”Kalau ada Ormas dan masyarakat yang melihat pihak Dinsos, camat, Kades maupun lurah yang belum melakukan verifikasi data laporkan pada saya,” tegas Syamsari. (ira/mir/c)