NA Ingin Pemilu yang Murah

MAKASSAR, BKM — Jelang penetapan hasil pemilihan umum pada 22 Mei mendatang, gerakan people power semakin kencang. Masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia mulai bergerak menuju Jakarta untuk bergabung dengan massa yang sudah terlebih dahulu tiba di sana. Rencananya, mereka akan melakukan aksi demonstrasi dikemas dengan agenda people power menolak hasil pemilu.
Aksi people power ini dengan tegas ditolak Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. “Sebagai masyarakat Sulawesi Selatan, menolak keras people power. Mari kita akhiri kontestasi yang sekian lama kita lalui. Mari kita tunggu penetapan KPU. Siapapun yang ditetapkan oleh KPU, itulah pemimpin yang diridhoi oleh Allah Swt,” ungkap Nurdin Abdullah.
Pemprov pun bersama seluruh ulama, tokoh-tokoh se-Sulawesi Selatan melakukan tanda tangan petisi untuk menolak gerakan people power di Hotel Claro, Makassar akhir pekan lalu.
“Kami mengucapkan apresiasi kepada MUI yang telah membuat acara ini untuk mewujudkan masyarakat Sulsel yang sejuk dan damai,” kata mantan bupati Bantaeng 2008-2018 itu.
Pada kesempatan itu, alumni Unhas Makassar ini juga menyampaikan, pemerintah Provinsi Sulsel harus menyusun rencana untuk pembicaraan lebih serius mengenai regulasi Pemilu.
“Saya ingin menyampaikan kepada alim ulama. Kita semua perlu duduk bersama untuk mengevaluasi bagaimana masyarakat kita melakukan pemilu yang murah, dan tidak dipersulit,” jelasnya.
Efek dari pemilu tersebut, banyak tokoh yang memiliki potensi harus gugur dari pertarungan. Yang mengalahkan mereka, kata Nurdin Abdullah, hampir semuanya oleh pendatang baru.
“Banyak tokoh politik kita dikalahkan oleh pendatang baru. Yang kedua ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita mengenai sebuah pemilihan. Kita sama-sama meyakinkan kepada rakyat dalam sebuah pertandingan, ada yang kalah ada yang menang. Tidak mungkin semuanya menang,” tutur alumni Universitas Jepang itu.
Menurut Nurdin Abdullah, bila ada pihak yang tidak merasa puas dengan hasil pemilu, negara menyediakan lembaga resmi sebagai tempat untuk melapor.
“Yang kedua, ketika ada sesuatu yang terjadi pada pemilihan, ada lembaga yang sudah diatur oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau kita tidak puas, siapkan data-data untuk dibawa ke MK,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) SulselAsmanto Baso Lewa berharap, khusus di Sulsel tidak ada gerakan massa atau people power.
“Bila ada masyarakat atau sekelompok masyarakat ingin mempertanyakan kinerja penyelenggara pemilu, itu sah-sah saja sepanjang mengindahkan aturan-aturan yang ada,” ungkapnya.
Dia mengatakan, pihaknya terus mengoordinasikan kondisi dengan aparat keamanan, termasuk stakeholder terkait utamanya aparat keamanan.
“Mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat tentu butuh kerja sama kita semua. Tidak saja menjadi tugas aparat pengamanan dan pemerintah, tapi keikutsertaan masyarakat sangat diperlukan agar Sulsel tetap sama seperti apa yang kita rasakan sejauh ini,” pungkasnya. (rhm/rus)