PEMBENTUKAN Penasihat Wali Kota di bidang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW) yang dilakukan oleh mantan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendapat sorotan dari anggota legislatif DPRD Kota Makassar. Dinilainya, penasihat wali kota yang dibentuk tidak memiliki tugas kerja yang jelas dan hanya terkesan pemborosan anggaran.
Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Susuman Halim meminta kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar untuk mengubah seluruh struktur yang sudah dibangun Moh Ramdhan Pomanto termasuk di dalamnya pembentukan penasihat wali kota. Alasannya, penasihat wali kota bentukan Moh Ramdhan Pomanto tidak jelas.
“Di masa kepemimpinan mantan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, semua apa yang dilakukan itu salah. Untuk apa coba dibentuk penasihat wali kota, sudah jadi wali kota masih saja bentuk-bentuk penasihan lagi. Dan tidak jelas apa kerja serta tugas penasihat wali kota itu,” sebut Sugali, Kamis (23/5).
Olehnya itu tambah Sugali, Pj Wali Kota Makassar harus bisa memperlihatkan kerja cerdasnya membangun Kota Makassar. Memajukan kota ini semakin baik menuju arah yang jelas. Caranya dengan menghapus semua struktur atau produk yang tidak jelas, tidak memiliki manfaat.
“Kalau mengharapkan, semua struktur yang dibentuk oleh mantan wali kota harus dihapuskan. Itu semuanya tidak jelas. Saya berharap juga Pj Wali Kota Makassar sekarang tidak mengikuti mantan Wali Kota Makassar dulunya. Pokoknya kami mendukung kebijakan Pj Wali Kota Makassar sekarang menghapus struktur dulu,” tegasnya.
Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara juga mengaku mendukung sepenuhnya kebijakan Pj Wali Kota Makassar melakukan perombakan struktur termasuk penghapusan penasihat wali kota jika dinilai semuanya tidak diperlukan. Karena setiap pemimpin tentu memiliki kebijikan dan kebutuhan masing-masing.
“Saya kira pembentukan penasihat wali kota dimasanya pak Danny karena dibutuhkan. Dan kalau sekaran Pj Wali Kota Makassar tidak membutuhkan itu hak beliau juga. Semua orang harus mentaati kebijakan pemimpin baru kita,” tambahnya.
Abdi Asmara juga mengaku masih menunggu usulan dari Pj Wali Kota Makassar yang akan dibahas dalam rapat di DPRD Makassar. Apakah nantinya akan ada usulan hapus penasihat wali kota atau tidak. Semuanya akan ditelaah dan dipertimbangkan nantinya.
“Kalau ada pengajuan atau usulan, tentu kami akan lihat dan pelajari semua yang masuk dalam rapat paripurna. Kalau usulannya berhubungan dengan orang banyak, kami di DPRD Kota Makassar pasti mendukung,” tutupnya. (arf)
Minta Dibubarkan Saja
